Diplomasi Sunyi Pakistan di Balik Gencatan Senjata AS & Iran

tirto.id - Peribahasa “air tenang menghanyutkan" setidaknya dapat menggambarkan posisi Pakistan dalam dinamika perseteruan Amerika Serikat dan Iran saat ini. Pakistan untuk sementara berhasil meredakan ketegangan AS dan Iran yang telah berlangsung lebih dari sebulan lamanya. Yang menarik perhatian, Pakistan melakukannya tanpa banyak gembar-gembor pemberitaan.

Menurut analisis media internasional dan pakar hubungan internasional, pergerakan diplomasi Pakistan memang tampak senyap dan tidak banyak muncul dalam pemberitaan arus utama. Pakistan hanya diberitakan menjadi perantara negosiasi antara AS dan Iran. Hingga kemudian, pada Selasa (7/4/2026), media-media internasional memberitakan Presiden AS Donald Trump menerima 10 poin persyaratan gencatan senjata yang diajukan Iran melalui perantaraan Pakistan.

Nama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir selaku Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan kemudian mencuat. Mereka menuai sorotan publik dan mendapat presiasi dari AS maupun Iran karena berhasil menjadi jembatan di antara dua negara berseteru tersebut.

Dikutip dari Aljazeera, peran Pakistan sebagai juru damai mulai terlihat sejak 3 Maret 2026. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengeluarkan usulan untuk menjadi mediator bagi Washington dan Teheran. Ishaq Dar menjamin bahwa Islamabad siap menjadi lokasi aman bagi dua delegasi dalam membahas kesepakatan damai.

"Pakistan siap memfasilitasi dialog antara Washington dan Teheran di Islamabad," kata Ishaq Dar.

Ada banyak musabab yang membuat Pakistan membangun inisiatif menjadi penengah bagi Iran dan AS. Pertama, letak geografis Pakistan yang berbatasan langsung dengan Iran membuat negara tersebut bisa saja terdampak langsung oleh konflik dua negara tersebut.

Kedua, populasi muslim Syiah di Pakistan yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 persen. Ketika konflik AS-Iran memanas, kelompok masyarakat Syiah di Pakistan pun ikut bergejolak. Tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada 28 Februari 2026, misalnya, lantas memicu aksi protes warga Pakistan sehari kemudian. Protes yang keras di Kedutaan Besar AS di Pakistan bahkan menewaskan 10 orang.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Ida Susilowati, menuturkan bahwa permasalahan sektarianisme di Pakistan lebih sering disebabkan oleh isu Syiah-Sunni. Ida menilai hal itu juga menjadi faktor pendorong Pakistan untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah di Iran.

"Di sana (Pakistan), adzan sehari sepuluh kali: lima kali adzan Sunni dan lima kali adzan Syiah. Bedanya dengan Indonesia, dinamika (di Pakistan) lebih pada adat istiadat kesukuan. Pakistan dinamikanya lebih pada Sunni-Syiah," kata Ida saat dihubungi Tirto, Kamis (9/4/2026).

Kepala Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami, menyampaikan bahwa dengan menjadi mediator, citra Pakistan di aras internasional pun meningkat. Athiqah menuturkan bahwa selama ini Pakistan selalu ditempatkan menjadi negara kedua setelah India dalam isu geopolitik di Asia Selatan.

"Kita tahu Asia Selatan yang paling dianggap powerful itu India, baru Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan yang lain," jelas Athiqah.

Mengapa AS dan Iran Mau Mendengar Pakistan

Inisiatif Pakistan menjadi jembatan negosiasi antara AS dan Iran tidak dimulai dengan pidato gembar-gembor di ruang publik. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, menuturkan strategi Pakistan dalam menjalankan diplomasi lebih efektif secara senyap dan tidak banyak suara.

"Diplomasi itu ada yang di belakang layar dan sering kali lebih efektif," kata Dian saat dihubungi Tirto.

Dian juga menekankan bahwa untuk menjadi juru damai bagi negara yang berkonflik tak cukup hanya dengan niat baik dan semangat perjuangan, namun perlu juga dilakukan dengan leverage atau daya ungkit. Sehingga, dua negara berkonflik mau menyimak dan mendengarkan setiap upaya diplomasi yang ditawarkan negara penengah.

Dian mengungkapkan salah satu leverage Pakistan adalah kepemilikan senjata nuklir.

"Pakistan itu bilang sama Amerika, ‘Kalau saja bener mau habis-habisan, apalagi Israel, saya enggak akan tinggal diam terhadap Iran. Kalau Israel mengancam senjata nuklir, saya tidak akan tinggal diam. Saya juga punya nuklir.’ Amerika mau dengar," ungkap Dian.

Selain itu, Pakistan terus merapat dan mendekat ke AS demi menjaga wilayah Kashmir yang hingga kini masih diperebutkan dengan India.

"Paling tidak, (Pakistan) mendekati Amerika dalam kasus Kashmir. Makanya India juga sama-sama mendekati Amerika dalam urusan Kashmir," terangnya.

Sedangkan di mata Iran, menurut Dian, Pakistan dinilai berada di sisi yang sama karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu berbeda dari negara-negara Timur Tengah lain yang telah membangun hubungan dengan Israel.

Ida Susilowati menambahkan bahwa Pakistan juga memiliki kesamaan kepentingan dalam menjaga wilayah geopolitik di Asia Selatan. Pasalnya, Pakistan memiliki konflik dengan Taliban yang saat ini menjadi isu terorisme di dalam negeri tersebut.

"Yang membuat Pakistan diterima AS, kurang lebih karena adanya pergeseran nilai di pemerintahan Pakistan sendiri, sudah mulai masuk ideologi-ideologi liberal, berbeda dengan Iran yang masih teguh dengan wilayat al Faqih," ungkapnya.

Pelajaran untuk Indonesia

Sebagai mantan diplomat dan memiliki hubungan baik dengan Iran, Dian Wirengjurit menuturkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi sebelum pemerintah Indonesia mengambil inisiatif jadi juru damai seperti Pakistan. Hal yang pertama adalah memperbaiki kondisi dalam negeri, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hingga politiknya.

Menurut Dian, pada saat Presiden Prabowo Subianto berkoar siap menjadi juru damai bagi Iran-AS, hal itu tidak tepat. Pasalnya, kondisi domestik Indonesia sedang banyak masalah.

“Kalau mau berperan di Timur Tengah dalam kaitan konflik Iran dan Israel, lupakan. Benahi dalam negeri kita, tunjukkan kita memang negeri yang stabil, yang rakyatnya sejahtera. Sekarang aja guru honorer masih (digaji) Rp100 ribu. Anak kecil sekolah masih gelantungan di atas kali nyebrang pake tali," tegas Dian.

Dian menilai Prabowo mestinya memulai inisiatif juru damai di regional ASEAN. Menurutnya, bila berhasil di tingkat ASEAN, pamor Indonesia sebagai juru damai akan terangkat. Dengan demikian juga, perkataan pemimpin Indonesia jadi lebih didengar.

"Mampu enggak kita menyelesaikan masalah Myanmar? Mampu enggak kita menyelesaikan masalah Kamboja sama Thailand? Dulu di masa lalu kita mampu. Kamboja selesai. Pengungsinya ditampung di Pulau Galang. Mereka damai, pengungsi (bisa) kembali dengan keterampilan dari kita. Kita di masih dianggap seperti pahlawan di sana," jelasnya.

Bagi Dian, hal itu lebih efisien, alih-alih hanya sekedar mengandalkan solidaritas pada organisasi antarpemerintah seperti OKI yang hingga kini tak efektif dan tak menunjukkan keberpihakan pada Iran.

"Sekarang, kita gagah-gagahan OKI, sudah enggak laku. Nonblok sudah enggak laku, benahi dalam negeri," ujarnya.

Peneliti BRIN, Athiqah Nur Alami, menambahkan bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi juru damai seperti Pakistan. Potensi itu terlihat karena keaktifan Prabowo dalam berdiplomasi dengan banyak negara.

Namun, hal itu menjadi tampak tak berguna karena posisi Indonesia saat ini yang cenderung berpihak ke AS dan diperkuat dengan keanggotaan Board of Peace bentukan Trump.

"Dan yang keempat, menurut saya, lesson learning-nya adalah Pakistan itu kan pintar untuk menjaga mendudukkan posisinya dia di tengah. Enggak terlalu condong ke Amerika, tapi juga dengan Iran. Sementara itu, Indonesia sendiri terlihat sekali posisinya cenderung lebih ke dekat ke Amerika Serikat. Itu menimbulkan trust issue," tegas Athiqah.