Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat meluncur pada Juli 2025. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang termasuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sasaran sekolah gratis berbasis asrama ini.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa program tersebut adalah langkah strategis nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus mencetak generasi emas.
“Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik,” katanya dalam acara siniar Penjaga Harapan di Jakarta, Kamis (16/5/2025) malam.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama terpadu di lahan minimal delapan hektar. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas modern, macam laboratorium, sarana olahraga, asrama, serta kebutuhan dasar siswa, seperti seragam dan alat belajar. Semua fasilitas tersebut disediakan secara gratis.
“Siswanya bukan kita kasih buku atau pun kapur, tetapi sudah menggunakan iPad. Setiap siswa sudah menggunakan iPad, jadi sistem pendidikan yang akan kita gunakan itu berbasis teknologi,” ujar Agus Jabo.
Program ini melibatkan kolaboratif antar kementerian. Kemendikdasmen, KemenPAN RB, BKN, dan Kemenag menangani kurikulum dan tenaga pendidik. Kemen PU menyiapkan sarana dan prasarana sekolah. Adapun Kemensos sebagai penanggung jawab utama.
Agus menepis stigma di media sosial, dan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah sekolah unggulan, berbeda dari sekolah formal biasa.
“Sekolah ini sistem yang dipakai mulai dari guru, alat, materi termasuk pelajaran-pelajaran yang akan diberikan adalah unggulan. Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja,” ucapnya.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat bakal hadir di 65 titik berdasarkan pada DTSEN, dengan prioritas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, yang hampir 50 persen penduduk miskin berada di wilayah tersebut. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota setidaknya memiliki satu Sekolah Rakyat.
Adapun seleksi siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping PKH atau petugas Sentra Kementerian Sosial, yang berkunjung ke rumah calon siswa. Mereka akan menilai kondisi keluarga secara menyeluruh, termasuk asesmen terhadap orang tua dan anak.
“Perintah Pak Presiden Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” ucap Agus Jabo.
Sebagai program unggulan, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 sekaligus menurunkan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029.
Sekolah Rakyat yang berkonsep asrama, pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi modern bukan sekadar solusi instan, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas di 2045.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
