Menuju konten utama

Diminta Kembali Jadi Ketum PKB, Cak Imin: Saya Belum Tentu Mau

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, enggan menjawab pasti ihwal dirinya yang diminta kembali menduduki kursi ketua umum.

Diminta Kembali Jadi Ketum PKB, Cak Imin: Saya Belum Tentu Mau
Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (1/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

tirto.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, enggan menjawab pasti ihwal dirinya yang diminta kembali menduduki kursi ketua umum. Ia menyerahkan hal tersebut pada peserta Mukmatar PKB yang akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang.

"Saya belum tentu mau, tapi saya serahkan peserta semua pada Muktamar," kata Cak Imin di Ponpes Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, Cak Imin meminta semua pihak menunggu putusan Muktamar akhir Agustus mendatang.

"Kita lihat dahulu, kita lihat keadaannya di Muktamar nanti apakah kalau saya diminta apakah saya terima atau tidak nanti di saat Muktamar," tutur Cak Imin.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB meminta Cak Imin kembali menjadi Ketua Umum PKB. Permintaan ini muncul di tengah konflik dengan PBNU yang kian memanas.

Pemilihan Ketua Umum PKB menjadi salah satu agenda muktamar yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Hal itu disampaikan Ketua SC Muktamar PKB, Faisol Riza, di Markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

"Mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW [yang] meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang dan di kepengurusan DPP yang akan datang," kata Faisol.

Selain itu, agenda muktamar juga akan membahas laporan pertanggungjawaban dari Kepengurusan DPP selama lima tahun belakangan ini.

"Kedua, tentu kita akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan misalnya program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan," tutur Faisol.

Lebih lanjut, Faisol mengatakan muktamar ini juga memutuskan PKB apakah masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau tidak. Namun, kata dia, tingkat DPW telah menyetujui PKB masuk ke barisan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga artikel terkait PKB atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang