tirto.id - Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memproyeksi instansinya bakal kembali mengalami defisit hingga Rp16,5 triliun di tahun 2019.
"Audit sistem akan melihat semuanya, kemudian akan satu per satu disisir semua tagihan yang jatuh tempo itu, termasuk juga memastikan apakah tagihan itu cukup meyakinkan menteri kesehatan dan keuangan," ujarnya di komplek Parlemen DPR, Senayan, Selasa (11/12/2018).
Besaran utang BPJS Kesehatan itu, kata Fahmi, juga bisa terus meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat jaminan sosial tersebut.
Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar 200 juta orang dan diprediksi bertambah menjadi 216 juta orang pada 2019.
Dengan frekuensi 5 dari 1.000 peserta sakit setiap bulan, jelas Fahmi, setidaknya akan ada pemakaian BPJS sebanyak 90 ribu orang per bulan.
"Kami punya angka mature pengalaman pada saat programnya sudah berjalan lama khususnya PNS ya, 45 tahun berjalan itu 7 per 1000. Dari 1.000 peserta, 7 menggunakan, nah sekarang ini baru 5, ini kan bergerak. Belum lagi nanti pasti akan ada unit cost yang kita hitung," terangnya.
Dengan melihat permasalahan tersebut, dana yang dibutuhkan BPJS kesehatan kepada rumah sakit di Indonesia memang cukup besar. Tahun ini saja, defisit anggaran yang ditanggung BPJS Kesehatan di 2018 mencapai Rp16,5 triliun.
Yang paling anyar, DPR mendukung pemerintah untuk menginjeksi BPJS Kesehatan tahap II sebesar Rp 5,26 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,9 triliun dari APBN untuk BPJS Kesehatan.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
