Danantara Minta BUMN Non-Tbk Tunda RUPS dan Aksi Korporasi

Penundaan dilakukan lantaran Danantara ingin memantau operasional perusahaan BUMN.

Terbit 8 May 2025 18:48 WIB

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan bpertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan petinggi perusahaan otomotif asal Vietnam VinFast di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Rosan menyebutkan VinFast berencana membangun secara bertahap 30.000 hingga 100.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di berbagai daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa dengan nilai investasi sekitar satu miliar dolar AS. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

tirto.id -

Kepala Badan Pengelola Investasi PT Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani meminta badan usaha milik negara (BUMN) menunda rapat umum pemegang saham (RUPS) dan aksi korporasi. Kebijakan ini berlaku kecuali untuk perusahaan pelat merah yang telah terdaftar di bursa atau berstatus terbuka.

Menurutnya, permintaan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Karena memang kembali lagi, ini musti yang kalau Bapak [Prabowo] bilang best trained, best talent, berdasarkan meritokrasi terbaik," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Rosan menyebutkan, penundaan juga dilakukan lantaran Danantara selaku pemegang saham perusahaan berpelat merah ingin memantau operasional perusahaan BUMN.

Di satu sisi, ia memastikan direksi BUMN akan diisi oleh pihak berlatar belakang baik. Rosan mencontohkan, pemilihan direksi BUMN akan serupa dengan pemilihan direksi Danantara.

"Itu sebetulnya untuk memastikan bahwa Danantara sebagai pemegang saham sekaligus melihat operasional ini secara baik dan benar dan efisienkan juga," katanya.

"Jadi, kita memastikan seperti kita memilih tim untuk Danantara. Dipastikan juga yang dipilih jenjang kariernya jelas dan punya integritas lah. Kita sedang lakukan itu dan lainnya," tegast Rosan.