Dampak Positif Otonomi Daerah dan Tujuan Pelaksanaannya

tirto.id - Dampak positif otonomi daerah paling terlihat pada efisiensi pemerintahan. Mengapa bisa begitu? Berikut ini alasannya disertai dengan penjelasan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

Indonesia dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem otonomi daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangganya atau desentralisasi.

Pengertian Otonomi Daerah

Menurut modul PPKn terbitan Kemendikbud, kata otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autonomia" atau "autonomos." Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang.

Sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga masyarakat sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan pemerintahannya, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memerintah daerahnya atas inisiatif dan kemampuannya sendiri.

Pemerintah yang berwenang dalam menjalankan otonomi daerah dipilih secara demokratis. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Faktor yang Memengaruhi Dibentuknya Daerah Otonom

Sistem otonomi daerah dibutuhkan oleh Indonesia mengingat wilayahnya yang begitu luas. Tentu sulit mengatur begitu banyak wilayah yang terdiri atas ribuan pulau dengan sistem terpusat.

Selain karena wilayahnya yang luas, dibentuknya daerah otonom di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

• Pertambahan penduduk Indonesia pesat;
• Kemampuan ekonomi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda;
• Adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial setiap daerah berbeda;
• Perkembangan politik setiap daerah berbeda-beda.

Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

• Terlaksananya pendidikan politik;
• Menciptakan stabilitas politik;
• Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah;
• Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal;
• Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya;
• Pemerintah daerah akan mengetahui lebih banyak masalah yang dihadapi masyarakatnya.

Dikutip dari Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi seperti: fungsi layanan (servicing function), fungsi pengaturan (regulating function), dan fungsi pemberdayaan.

Otonomi daerah sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dan kekurangan tersebut akan menimbulkan dampak sosial, politik, hingga ekonomi.

Dampak Positif Otonomi Daerah

Disebut dampak positif paling terlihat pada efisiensi pemerintahan karena daerah diberi hak untuk mengatur. Sehingga, daerah berkesempatan membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya tersebut tanpa perlu menunggu arahan pemerintah pusat.

Menurut buku elektronik "Pendidikan Kewarganegaraan" terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, berikut merupakan dampak positif dari otonomi daerah.

• Kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, karena kewenangan berada di tangan daerah;
• Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien;
• Daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat;
• Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol;
• Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol;
• Kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi.

Dampak Negatif Otonomi Daerah

Namun, meskipun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu:

• Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;
• Munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya;
• Munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang;
• Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah;
• Masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kerja sama, koordinasi, atau bahkan interaksi.