Indeks Otonomi Daerah

Dalam membuat kebijakan, Demul selaku Gubernur Jabar harusnya buka ruang dialog dengan para bupati dan wali kota.

Meski secara geografis dekat dengan Tapanuli Tengah, namun secara sosial, historis, dan budaya keempat pulau lebih tepat masuk ke wilayah Aceh Singkil.

Bima mengakui Kemendagri mendapat temuan baru atas empat pulau yang tengah disengketakan Aceh dan Sumut, tetapi enggan membuka isi temuannya.

Status empat pulau yang masuk Sumut itu juga tertuang dalam perjanjian Helsinki yang disepakati antara GAM dan Indonesia yang diteken pada 2005 silam.

Safrizal mengatakan, Pemprov Aceh bisa menggugat lewat PEngadilan Negeri Jakarta Pusat, PTUN Jakarta maupun Mahkamah Konstitusi.

Hari Otonomi Daerah ke-29 diperingati pada tanggal 25 April 2025. Simak sejarah peringatannya dalam artikel ini.

Balikpapan dipilih karena pemkotnya mendapat penilaian kinerja yang baik dari Kemendagri.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan, sentralisasi kekuasaan sering dimanfaatkan untuk konsolidasi politik, seperti pada era Orde Baru.

Jika harus serempak mengikuti presiden secara teknis, maka itu bukan negara republik yang dijalankan, melainkan kerajaan.

Kemandirian daerah untuk menentukan nasibnya sendiri perlu dijunjung selama tidak bertentangan dengan UU Otonomi Daerah.

Ketua MRP Papua Tengah meminta Presiden Joko Widodo membuat aturan agar bupati dan wali kota di Papua merupakan orang asli Papua.

Apa itu Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang akan diberikan Jokowi untuk sejumlah kepala daerah, termasuk Bobby dan Gibran? Berikut penjelasannya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta pemimpin selanjutnya memiliki komitmen mendorong kemajuan otonomi daerah.

Wacana penghapusan kursi gubernur akan berdampak pada penghapusan lembaga setingkat, salah satunya DPRD provinsi.

Protes Bupati Kepulauan Meranti soal dana bagi hasil daerah menjadi momentum untuk mencari mekanisme DBH yang ideal.

Masyarakat Papua perlu mengawal penerapan RUU itu bila diundangkan, misalnya ada persoalan terkait akses sumber daya alam.

Otonomi daerah pada hakikatnya diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Setidaknya terdapat 6 dampak positif otonomi daerah. Yang paling terlihat jelas dampaknya adalah efisiensi pemerintahan. Berikut ini penjelasannya.

Otonomi daerah adalah kebijakan & wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Berikut bedanya dengan desentralisasi.

Jika tidak ada konsep yang objektif ihwal manfaat pemekaran, maka ini yang bakal menjadi bibit penolakan oleh rakyat Papua.