Daftar Aksi Viral Dedi Mulyadi Sejak Menjabat Gubernur Jabar

Dedi menerapkan larangan karyawisata ke luar provinsi, lantaran kegiatan itu bisa menjadi beban orang tua atau wali murid. Ia bahkan menyebut, kegiatan study tour bisa memicu dampak lain seperti tingginya angka pinjaman online (pinjol) di Jawa Barat.

"Tidak semua orang tua mampu membayar biaya study tour atau kunjungan industri. Jangan sampai orang tua terpaksa berhutang ke bank emok atau pinjol," ujar Dedi, seperti yang dikutip dari situs resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (26/2/2025).

Saat ini, larangan study tour KDM karena menambah beban finansial bagi wali murid sedang hangat diperbincangkan.

Namun, larangan study tour keluar wilayah Jawa Barat sebenarnya telah lebih dulu diterbitkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin pada 12 Mei 2024 melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/Kesra yang mengatur izin pelaksanaan kegiatan wisata edukasi atau study tour.

SE tersebut dikeluarkan sebagai respons atas kecelakaan maut yang melibatkan bus Trans Putera Fajar yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana, Kota Depok, yang terguling di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, pada Sabtu (11/5/2024).

2. Ancam Kirim Anak Nakal ke Barak

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pendidikan karakter yang bertujuan untuk membina siswa dengan masalah perilaku. Rencana tersebut akan dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Dedi menjelaskan bahwa setiap siswa yang mengikuti program ini akan ditempatkan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

Pemilihan peserta program akan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua, dan durasi program akan berlangsung selama enam bulan.

Siswa yang diprioritaskan adalah mereka yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.

Untuk pembiayaan, akan dilakukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

3. Larang Wisuda hingga Debat

Dalam diskusi tersebut, Aura menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang melarang penyelenggaraan acara perpisahan sekolah. Ia berpendapat, wisuda adalah momen penting sebagai kenangan sepanjang masa sekolah.

Dedi berusaha memberikan penjelasan secara tegas dan lugas. Ia menekankan bahwa kenangan selama masa sekolah seharusnya tidak hanya terbatas pada acara perpisahan, melainkan pada proses belajar yang berlangsung selama tiga tahun.

"Kenangan itu bukan hanya saat perpisahan, tapi justru saat kita menjalani proses belajar selama tiga tahun," ungkap Dedi.

Sementara itu, Aura tetap berusaha mempertahankan pendapatnya dengan mengatakan bahwa biaya yang perlu dibayarkan untuk wisuda tergolong murah.

Menanggapi hal itu, Dedi juga mengaitkan kritik Aura tentang acara perpisahan dengan kondisi ekonomi keluarga.

Ia menyebutkan bahwa warga yang tinggal di bantaran sungai, seperti rumah Aura yang telah digusur, sebaiknya lebih memprioritaskan penggunaan dana untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan legal ketimbang mengalokasikannya untuk biaya perpisahan sekolah.

Dalam forum tersebut, mayoritas wali murid yang hadir tampak mendukung kebijakan penghapusan acara wisuda dan study tour, dengan alasan untuk meringankan beban biaya pendidikan.

4. Vasektomi jadi Syarat Bansos

Dedi Mulyadi menambahkan bahwa ia pernah menerapkan kebijakan serupa sebelumnya, dengan mewajibkan suami untuk menjalani vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial. Ia mengklaim kebijakan tersebut berhasil dan efektif.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa usulan kebijakan ini bertujuan untuk membagi peran dalam program kontrasepsi, yang selama ini dianggap lebih sering menjadi tanggung jawab perempuan.

Dedi menegaskan bahwa laki-laki juga harus turut berperan aktif dalam hal tersebut, dengan menjalani vasektomi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pengendalian populasi.

Selain empat kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, Dedi Mulyadi juga menerapkan sejumlah kebijakan kontroversial lainnya, antara lain:

• Melakukan efisiensi anggaran daerah.
• Normalisasi dan pelebaran badan sungai untuk pencegahan banjir. Kebijakan ini melibatkan penggusuran banyak bangunan ilegal.
• Pembangunan 1.000 rumah apung untuk warga Bekasi yang terdampak banjir.
• Evaluasi seluruh izin tambang di Jawa Barat dengan konsekuensi mencabut izin tambang perusahaan yang merusak lingkungan.
• Membentuk satgas anti premanisme untuk merampas menumpas praktik premanisme dengan mengatasnamakan ormas atau LSM yang meresahkan masyarakat.
• Pembongkaran lapak di atas underpass stasiun Tambun.
• Pemberian bantuan Rp3 juta bagi pengemudi becak, ojek, dan delman agar tidak beroperasi saat arus mudik berlangsung.
• Percepatan perbaikan jalan rusak.
• Pembangunan lebih dari 3.000 ruang kelas baru untuk menunjang pendidikan di Jawa Barat.
• Normalisasi alih fungsi lahan di puncak Bogor.