Masuk tirto.id
tirto.id - Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia memasuki fase kritis setelah sedikitnya 55 ribu buruh di sektor industri keramik, manufaktur, hingga tekstil kini berada di bawah ancaman badai PHK. Menanggapi situasi darurat ini, Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK bentukan pemerintah bersama DPR RI mulai bergerak cepat memetakan perusahaan-perusahaan yang terdampak.
Pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah awal pemerintah untuk menentukan strategi mitigasi agar gelombang PHK dapat dicegah. Di samping itu, satu produsen besar, PT Granito, sudah resmi menutup operasinya akibat lonjakan harga gas industri.
Ketua Satgas Mitigasi PHK sekaligus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah menerima informasi adanya sejumlah perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Oleh karena itu, Satgas Mitigasi PHK langsung melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut beserta akar persoalannya.
“Jadi hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasco [Wakil Ketua DPR RI] berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Selain memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, pemerintah juga membahas persoalan pasokan gas bagi industri yang dinilai ikut mempengaruhi keberlangsungan operasional sejumlah perusahaan.
“Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita,” sebutnya.
Prasetyo mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan menargetkan keputusan terkait persoalan suplai energi dapat diambil dalam satu hingga dua hari ke depan.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan koordinasi antara pemerintah dan DPR melalui Satgas Mitigasi PHK akan dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan persoalan ketenagakerjaan.
“Jadi nanti Satgas Mitigasi PHK pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal [Wakil Ketua DPR RI],” kata Dasco.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut kondisi ketenagakerjaan saat ini sudah memasuki fase kritis. Ia mengungkapkan sedikitnya 55 ribu buruh berada dalam ancaman PHK. Bahkan satu perusahaan, PT Granito, telah menutup operasinya.
“55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK,” ujar Andi.
Ia berharap langkah cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan gas industri dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat mencegah gelombang PHK yang lebih besar.
“Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuannya, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win win solution. Mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB,” kata Andi.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
