Catatan HUT ke-78 TNI: Netralitas Pemilu & Kekerasan Prajurit

tirto.id - Tentara Nasional Indonesia atau TNI memasuki usia ke-78 tahun pada 5 Oktober 2023. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama ketiga kepala staf, yakni: KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana M. Ali, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo menyaksikan gladi bersih acara perayaan HUT TNI ke-78 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Dalam keterangan pers Mabes TNI, acara HUT TNI kali ini akan diawali dengan upacara parade dan defile. Acara dilanjutkan dengan pengucapan sapta marga dari ketiga matra. Selain itu, mereka juga akan menunjukkan demonstrasi kepada para penonton yang hadir di acara HUT TNI 2023.

“Demonstrasi yang ditunjukkan di antaranya fly pass pesawat tempur, helly dan free fall sebanyak 78 personel, ini pertama terjun payung, yang terdiri dari 78 personel, yang melambangkan bahwa hari ulang tahun ke-78 TNI, terdiri dari TNI dan Polri,” kata Asisten Personalia (Aspers) Panglima TNI Marsekal Muda TNI, Arif Widianto sebagai ketua panitia, Rabu (4/10/2023).

TNI juga akan unjuk gigi tentang kemampuan mereka. Salah satu pertunjukan yang akan ditampilkan adalah aksi akrobatik sekitar 91 pesawat tempur dari ketiga matra. Mereka juga mengerahkan 4.630 personel pasukan dan 130 alutsista untuk membuat kegiatan semakin meriah.

Akan tetapi, di balik kemeriahan HUT TNI tahun ini, bukan berarti tanpa ada catatan. Direktur Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, ada dua poin penting yang perlu ditangani TNI saat ini.

Pertama, Anton menyoroti soal isu kekerasan yang dilakukan anggota TNI. Ia mencontohkan kekerasan yang dilakukan prajurit TNI kepada warga Aceh hingga tewas, kasus Jeneponto, kasus Kupang hingga kekerasan internal TNI harus menjadi atensi.

“Pendekatan business as usual justru ternyata belum mampu menciptakan daya tangkal bagi prajurit untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dan disiplin militer. Agar tidak membesar dan menjadi peristiwa rutin, maka dibutuhkan perbaikan pendekatan yang selama ini telah diterapkan di tubuh TNI,” kata Anton kepada reporter Tirto, Rabu (4/10/2023).

Anton menekankan upaya penyelesaian masalah tersebut perlu dilakukan agar ada perubahan. “Konsistensi pelaksanaan intervensi baru terkait fenomena ini juga menjadi krusial. Artinya, siapa pun yang menjadi pimpinan baru di lingkungan TNI harus mau menjalankan perubahan tersebut,” kata Anton.

Poin kedua, kata Anton, adalah masalah netralitas TNI menjelang Pemilu 2024. Ia sebut, masalah netralitas memang sudah direspons dalam sejumlah kebijakan. Terbaru, TNI sudah mengeluarkan 11 larangan bagi para prajurit TNI. Namun, larangan tersebut masih belum optimal.

“Sayangnya, kebijakan itu terlihat bagus secara ide, namun sulit untuk direalisasikan. Pengawasan terhadap praktik 11 larangan tersebut sulit diwujudkan. Sementara, jika merujuk pada pengalaman pemilu sebelumnya, maka masih ada aspek-aspek yang belum direspons secara tegas, seperti dukungan politik yang dilakukan keluarga, apakah perlu diatur detail atau tidak," kata Anton.

Anton menilai, perlu ada pengaturan secara teknis demi menegakkan unsur netralitas TNI pada Pemilu 2024. Ia tidak ingin aturan yang dibuat tidak mampu dijabarkan secara teknis.

“Semestinya pengaturan teknis yang jelas seperti ini dibutuhkan agar tidak ada tafsir bebas dari arti 'netralitas TNI'. Jangan sampai justru prajurit aktif malah terkena konsekuensi dari sesuatu hal yang tidak dilakukan," kata Anton.

Anton juga berharap agar pergantian Panglima TNI bisa membawa perubahan positif bagi institusi TNI. Sebagai catatan, Laksamana TNI Yudo Margono akan pensiun pada akhir November 2023. Namun hingga saat ini, Jokowi belum menentukan penggantinya.

“Tentunya kebijakan perbaikan harus berjalan berkesinambungan. Artinya, keberlanjutan dari sebuah kebijakan menjadi kunci. Dan pastinya dalam membuat kebijakan, Panglima TNI melakukan diskusi dengan para kepala staf yang ada,” kata Anton.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan, TNI adalah alat negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Pertama, Fahmi mengatakan, penilaian kinerja TNI saat ini dapat dilihat dari 4 indikator Presiden Jokowi dalam pembangunan sektor pertahanan dan keamanan.

Empat indikator tersebut, antara lain: jaminan pemenuhan kebutuhan pertahanan, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista; pertahanan yang mandiri dan tidak bergantung pada impor; pertahanan bukan sekadar upaya memenuhi kekuatan pokok minimum, tetapi harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani; dan menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.

“Nah, baru di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo inilah kita melihat sebenarnya konsep tersebut bisa diimplementasikan secara lebih baik dari yang sebelumnya, baik di sisi Kementerian Pertahanan sendiri maupun di sisi TNI. Sebelumnya kita cenderung melihat bahwa dominasi isu modernisasi alutsista itu sudah membuat isu integritas dan kompetensi prajurit cenderung terabaikan,” kata Fahmi kepada reporter Tirto.

Fahmi melihat bahwa upaya pembangunan karakter mulai diperkuat selain peremajaan alutsista. Di sisi lain, TNI juga sudah mulai mampu memperkuat interoperabilitas di dalam matra maupun antar-matra.

Kedua, Fahmi menilai, masih ada tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan TNI di masa kepemimpinan Yudo. Akan tetapi, ia melihat TNI sudah mulai mampu melakukan upaya penegakan hukum, terutama menyangkut wilayah sipil.

Ketiga, Fahmi melihat, TNI juga terlibat dalam isu kawasan dan dinamika global. Ia melihat TNI intens melakukan kerja sama latihan dan latihan multilateral sebagai upaya diplomasi militer. Ia melihat Latihan tersebut berguna untuk membangun kepercayaan antarnegara yang kini terlibat dalam situasi global tidak menentu.

“Jadi semisal terjadi eskalasi, saya kira situasinya kemudian bisa atau kecil peluangnya untuk mengarah pada konflik terbuka yang merugikan posisi Indonesia dan kemudian kita juga bisa saling memperkuat rasa saling percaya, kemudian memperkuat keamanan hingga stabilitas kawasan,” kata Fahmi.

Fahmi juga menyoroti soal netralitas TNI. Ia kembali mengingatkan bahwa TNI sulit berjarak dengan penguasa. Di sisi lain, TNI juga tidak tertutup kemungkinan untuk ikut terlibat dalam mengamankan kepentingan mereka.

“Tapi saya kira netralitas TNI ini tidak perlu dipertanyakan. Isu netralitas memang seperti kentut, ada baunya tapi selalu sulit untuk dibuktikan siapa yang kentut, kecuali suaranya cukup keras. Tapi Panglima TNI Yudo Margono sudah cukup tegas dalam menjaga netralitas institusi yang dia pimpin,” kata Fahmi.

Di sisi lain, Fahmi juga mengingatkan bahwa TNI tidak perlu cawe-cawe, apalagi banyak purnawirawan TNI yang terjun ke politik di Pemilu 2024. Ia berharap TNI ingat diri maupun siap diingatkan agar mereka tidak terikat dalam atraksi politik para purnawirawan.

“Bagaimana pun saya kira akan ada, selalu ada celah untuk masuk bagi TNI terlibat dalam urusan penyelenggara negara tanpa harus cawe-cawe dalam agenda politik elektoral para purnawirawannya, terutama para senior tadi. Kata kuncinya adalah politik negara. Sepanjang ada kebijakan dan keputusan politik negara yang mendasari itu, tentu akan aman bagi TNI dan membawa maslahat bagi rakyat,” kata Fahmi.