Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), pengganti Arief Hidayat, Rabu (20/8/2025).
Inosentius Samsul menjadi calon hakim tunggal pengganti Arief. Saat ini, Inosentius menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR.
Uji kelayakan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
“Kami perlu sampaikan sesuai dengan hasil rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah (Bamus) 19 Agustus 2025 yang salah satu agendanya membicarakan surat masuk dari Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 3093.1/KP/07.00/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025, terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi Prof Arief Hidayat,” kata Habiburokhman dalam rapat.
Habiburokhman menyatakan pelaksanaan uji kelayakan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari MK menyusul detik-detik berakhirnya masa jabatan Arief Hidayat, dalam hal ini akan pensiun pada Februari 2026.
“Rapat Badan Musyawarah memberikan penugasan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan penggantian Hakim Konstitusi,” ucap Habiburokhman.
Dia menjelaskan mekanisme pengajuan hakim konstitusi dipastikan telah dilaksanakan dengan cara penjaringan yang objektif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme itu sudah disepakati dalam rapat internal Komisi III DPR RI, Selasa (19/8/2025).
“Tadi kita cek ke sekretariat memenuhi syarat Pak Inosentius Samsul ini secara administrasi, kemudian penyampaian visi misi uji kelayakan yang akan segera kita laksanakan, dan pemberitahuan kepada publik,” ucap dia.
Dalam proses uji kelayakan, Inosentius memaparkan visi misinya di hadapan jajaran Komisi III DPR RI. Dia menegaskan ingin agar MK menjadi lembaga peradilan yang merdeka, akuntabel, dan transparan.
“Jadi, harapan saya, poinnya adalah menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, menjadi bagian kekuasaan kehakiman yang merdeka, akuntabel, dan terpercaya. Merdeka yang saya maksud, bebas dari pengaruh atau intervensi pihak atau kelompok tertentu," tutur Inosentius.
Dia ingin MK bebas dari intervensi dari pihak dan kelompok mana pun. Inosentius juga ingin MK bebas dari asumsi bahwa DPR selalu menghasilkan UU yang tidak berkualitas.
“Bebas dari asumsi bahwa pendapat kalangan tertentu selalu benar dan DPR selalu menghasilkan UU yang tidak berkualitas. Ini refleksi saya, kebetulan juga tugas saya sebagai kepala badan (di Sekretariat Jenderal DPR RI)," ucap dia.
Dia pun kemudian bercerita pengalamannya saat bekerja di Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI. Inosentius mengaku telah bekerja di DPR RI selama 35 tahun. Inosentius bertugas menyiapkan keterangan DPR dalam berbagai proses legislasi, maupun persidangan di MK.
Menurut dia, asumsi publik yang sering menilai produk legislasi DPR tak berkualitas harus diluruskan. Hal ini lantaran, kata dia, DPR selalu berupaya menghadirkan undang-undang yang bermanfaat untuk bangsa.
Menurut Inosentius, persepsi publik yang kerap menganggap produk legislasi DPR tidak berkualitas perlu diluruskan. Sebab, dalam praktiknya, DPR selalu berupaya menghadirkan undang-undang yang bermanfaat bagi bangsa.
“Sepanjang pengalaman saya sebagai Kepala Badan, ada kesan bahwa pendapat kelompok tertentu itu yang selalu benar di republik ini, terus DPR produknya dianggap kurang bermutu atau buruk. Padahal, banyak hal yang perlu dibenahi dalam cara berpikir seperti itu,” katanya.
Inosentius ingin agar MK menghasilkan putusan akuntabel. Dalam hal ini, putusan MK harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi dasar konstitusionalitas, rasionalitas, penalaran hukum, hingga keadilan bagi masyarakat.
Inosentius juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan peradilan di МК. Dia pun mengatakan MK harus menjadi lembaga pengadilan yang dipercaya untuk mencari keadilan.
“Jadi, diharapkan ke depan Mahkamah Konstitusi itu betul-betul menjadi tempat yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan persoalan dan mencari keadilan bagi siapapun,” tukas Inosentius.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
