tirto.id - Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024). Tuntutan yang dibawa oleh buruh, yakni turunkan harga barang pokok yang sedang melambung serta telusuri kecurangan Pemilu 2024.
Presiden Partai Buruh/KSPI, Said Iqbal, menyebutkan bahwa unjuk rasa kali ini bakal diikuti 1.000-2.000 orang dari berbagai wilayah. Selain soal harga barang pokok, buruh juga masih bersikeras meminta Omnibuslaw UU Cipta Kerja agar dihapuskan.
"Aksi ini akan diikuti oleh ribuan massa, sekitar 1.000-2.000 orang yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang dan Cilegon," kata Said dalam keterangannya.
"Kami akan turun ke jalan dengan membawa tiga tuntutan, yakni turunkan harga bahan pokok, cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan tegakkan Pemilu bersih," lanjutnya.
Ia mengatakan, buruh harus menggelar unjuk rasa lantaran harga bahan pokok melambung ini tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh yang memadai. Di satu sisi, daya beli masyarakat dinilai turun hingga 30 persen karena harga barang pokok yang meningkat tajam.
Karena itu, Said mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok dengan segera. Mengingat, kondisi saat ini bakal memasuki bulan Ramadhan 2024, harga barang pokok bakal semakin meningkat.
"Kenaikan harga-harga barang pokok, seperti beras, telur, dan barang pokok lainnya, tentu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30 persen lebih. Dan kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan upah buruh yang hanya berkisar 2 persen-4 persen saja," kata Said.
Sementara itu, Iqbal menyatakan bahwa Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Salah satu indikasinya, yakni hitung cepat hasil Pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap.
Said menekankan, Partai Buruh sejatinya tak menyoroti kecurangan Pilpres 2024. Pihaknya hanya menyoroti Pileg 2024 lantaran partainya tak masuk koalisi manapun.
"Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil Pilpres karena tidak mendukung capres manapun. Namun dalam gelaran Pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih," tuturnya.
"Bentuknya ialah bagaimana politik uang dengan serangan fajar masih saja terjadi, yang di mulai dari hari tenang hingga hari pencoblosan, dengan nominal mulai dari Rp50.000-Rp1.000.000," sambung Said.
Ia mengatakan, kecurangan lain terjadi karena perolehan suara Partai Buruh di Sirekap terus menurun. Misalnya, Pileg DPR RI Daerah Pilih Kalimantan Barat 1, suara sementara Partai Butuh berkurang hingga ribuan suara.
Kemudian, Pileg DPRD Daerah Pilih Jawa Barat 13, suara sementara Partai Buruh berkurang ratusan suara.
"Pengurangan itu terkonfirmasi dan jauh lebih rendah dari quick count. Tentunya kecurangan ini sangat masif dan terstruktur," tegas Said.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
