Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan proses pembukaan rekening kolektif (burekol) sudah selesai untuk 1,6 juta penerima bansos yang sebelumnya terkena masalah gagal salur. Jumlah ini hampir separuh dari total 3,6 juta penerima bansos yang mengalami kendala tersebut.
"Perkembangan bansos, buka rekening kolektif yang pernah kami sampaikan itu sekitar 3,6 juta, sudah selesai burekol sekarang 1,6 juta," ujar Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Proses burekol menjadi tahapan penting untuk menyelesaikan kendala bansos gagal salur. Setelah pembukaan rekening kolektif, kata Gus Ipul, tahap selanjutnya adalah pembagian kartu dan penyaluran bantuan.
"Biasanya setelah buka rekening kolektifnya selesai, ditindak lagi dengan pembagian kartu. Setelah dibagi kartu itulah kemudian [bantuan] kita salurkan," ujar dia.
Gus Ipul menambahkan, Kemensos sedang mengawal proses burekol untuk 2 juta penerima bansos lainnya. Dia mengaku telah meminta proses pembukaan rekening kolektif itu untuk dipercepat sehingga diharapkan bisa tuntas dalam beberapa pekan ke depan.
"Selama ini kami sudah koordinasi. Kami sudah minta percepatan. Mudah-mudahan yang tinggal 2 juta ini dalam beberapa minggu ke depan sudah selesai," kata dia.
Adapun perincian data 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang memerlukan proses Burekol adalah:
- 1.315.886 KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himpunan Bank Negara (Himbara).
- 629.513 KPM adalah penerima PKH baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin (exclusion error)
- 1.953.139 KPM penerima Program Sembako sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.
- 770.376 KPM penerima Program Sembako merupakan KPM baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin (exclusion error).
Rekening Penerima Bansos yang Terlibat Judol Tidak Lagi Terima Bantuan
Selain masalah di atas, Kemensos saat ini sedang menangani kasus penggunaan rekening penerima bansos atau dana bantuan untuk judi online (judol). Total ada 603.999 KPM yang terindikasi terlibat judol.
Gus Ipul mengatakan telah mendalami laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, Kemensos sudah memastikan ada lebih dari 228.048 KPM tidak lagi menerima penyaluran bansos pada triwulan II 2025.
Kemensos masih mengevaluasi 375.951 KPM lainnya. Apabila terbukti terlibat judol, mereka tidak akan lagi memperoleh penyaluran bansos pada triwulan ke-3 2025.
"Sekarang kami sedang mendalami yang 300 ribu lebih itu, untuk kemudian mungkin tidak akan mendapatkan lagi [bansos] di triwulan ke-3, kalau memang benar-benar NIK [Nomor Induk Kependudukan] tersebut menggunakan bansos untuk kepentingan judi online," ujar dia.
Gus Ipul mengatakan, jatah bansos dari KPM-KPM yang terbukti terlibat judol tersebut akan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak. "Pokoknya kalau sudah bisa kami pastikan ada rekening yang tidak aktif, ada rekening ikut judol, itu [bansos] akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, itu yang penting," tegasnya.
Kemensos juga akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekening penerima bansos yang memuat saldo tidak wajar atau lama dalam kondisi non-aktif. Upaya ini untuk menjamin bahwa penyaluran bansos tepat sasaran.
"Kami juga akan [bekerja sama] dengan BI untuk memastikan bahwa rekening-rekening penerima bansos itu adalah rekening-rekening yang tentu saldonya sesuai dengan kapasitas mereka. Jangan sampai [ada] anomali atau saldonya di luar kewajaran. Itu juga akan kami periksa dalam beberapa waktu ke depan," kata Gus Ipul.
"Tetapi tetap, judulnya adalah dalam rangka [memastikan] bansos tepat sasaran berbasis DTSEN. Insyaallah ini akan terus kami lakukan upaya-upaya nyata dalam memperbaiki data dan sekaligus menyalurkan bansos lebih tepat sasaran," kata dia menambahkan.
Gus Ipul mempersilakan masyarakat menyampaikan usulan maupun sanggahannya terkait penyaluran bansos lewat saluran-saluran yang telah disediakan oleh Kemensos. Hanya saja, dia mengingatkan laporan itu mesti dilengkapi dengan data-data yang memadai.
Editor: Addi M Idhom
