tirto.id - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengaku BPOM bakal melakukan tindakan preventif yang terukur agar kejadian siswa keracunan saat mengonsumsi makanan program makan bergizi gratis (MBG) tak terulang. Namun, Taruna mengungkap, belum ada kesepakatan formal dalam keterlibatan BPOM dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sehingga, penindakan lebih jauh belum dapat dilakukan.
Hal itu disampaikan Taruna menanggapi 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo yang keracunan usai menyantap makanan menu MBG beberapa waktu lalu.
“Jujur yang saya ingin katakan bahwa Badan POM tentu ingin dilibatkan secara formal,” ujar Taruna di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/1/2025).
Taruna menyebut, BPOM saat ini tengah menunggu proses penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional agar pengawasan terhadap program MBG dapat dilakukan dengan leluasa.
“Oleh karena itu kami sekarang ini lagi menunggu proses MoU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Gizi Nasional. Kenapa itu perlu dilakukan? Ternyata ada satu hal yang terjadi di negeri kita. Jangan pernah melakukan yang tidak diperintah,” ujar Taruna.
Menurut dia, kesepakatan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan teknis pelaksanaan. Taruna menyebut, hal tersebut dapat berupa aturan, surat tugas, maupun dalam MOU yang belum tertuntaskan.
BPOM menilai, pentingnya keterlibatan resmi tak hanya soal formalitas, tetapi juga agar pegawai yang bertugas di lapangan dapat memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk saat bertanggung jawab terhadap proses dan anggarannya.
“Karena kan proposal kami ada 19 item yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengawal program gisi nasional ini atau program makan bergisi ini. Tentunya kami berarti men-support Badan Gizi Nasional," kata Taruna.
“Jadi singkat cerita bahwa kejadian yang sudah terjadi kita tetap ingin bagaimana membuat program ini bisa berjalan dengan baik. Ya tentu itu akan bisa dilakukan di hari-hari berikutnya termasuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa,” ujar dia.
Meskipun belum ada keterlibatan secara resmi, BPOM mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Bahkan, Taruna mengaku telah mengutus pegawai untuk terlibat di dalam pelaksanaannya.
“Jadi kesimpulannya kalau dikatakan belum dilibatkan, sudah dilibatkan. Bukan hanya dilibatkan. Bukan hanya programnya, tapi orangnya kami sudah di sana. Sekarang tinggal yang kita ingin bahasakan adalah hitam di atas putihnya. Yaitu berupa MOU. Itu belum tertandatanganin. Saya kira dalam waktu dekat bisa,” pungkas Taruna.
Diketahui, sejumlah siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami keracunan pada Kamis (16/1/2025) usai menyantap makanan dalam program MBG. Sebelum keracunan, para siswa tersebut mengaku mencium bau basi dari ayam tepung yang menjadi lauk bersama nasi putih, sayur cah wortel tahu, buah naga, dan susu.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan sejumlah anak yang mengalami pusing, mual, hingga muntah tersebut, sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat. Bahkan, menu makanan yang sebabkan keracunan langsung ditarik oleh Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diganti dengan menu lain.
"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan," kata Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
