tirto.id - Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar menilai keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan menonaktifkan sebanyak 5.227.852 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai besok 1 Agustus 2019 terlalu tergesa-gesa.
Menurut dia, informasi itu terlalu mendadak, sebab, Menteri Sosial baru mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 79 Tahun 2019 pada tanggal 16 Juli 2019 kemarin. Sementara, kebijakan itu akan mulai diterapkan besok (1/8/2019).
"Menurut saya tergesa-gesa, dari BPJS Kesehatan saja baru dapat infonya beberapa hari lalu. Diputuskan tanggal 16 Juli. Saya berharap ke depan harus ada perbaikan bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat," kata Timboel di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2019).
Apabila informasi tersebut diberikan secara mendadak, ia khawatir hal ini akan sangat memberatkan masyarakat yang taraf ekonominya rendah. Sebab, mereka akan kurang melakukan persiapan diri jika PIB-nya dinonaktifkan.
"Seharusnya awal-awal sebelum ini launching, Kemensos menginformasikan ke pesertanya supaya tidak kaget bahwa mereka dinonaktifkan. Kemudian mereka juga punya hak jawab gitu, ketika mereka tidak jadi peserta PBI, karena mereka miskin. Jadi tidak sepihak dilakukan oleh Kemensos," terangnya.
Ia mengatakan, idealnya Kemensos memberikan informasi kepada para peserta sebulan atau dua bulan sebelum PBI dinonaktifkan.
"Jadi diinformasikan secara jelas dan dipublikasikan ke media-media yang ada di pusat maupun daerah. Supaya ada warning. Saya yakin nanti banyak orang yang tidak tahu 1 Agustus,” kata Timboel.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
