tirto.id - Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) melantik sejumlah pejabat administrator dan fungsional di lingkungan lembaga tersebut, Selasa (3/3/2026). Pelantikan dilakukan oleh Wakil Kepala II BP BUMN, Tedi Bharata, dan dihadiri jajaran Eselon I dan II.
Dalam sambutannya, Tedi menekankan pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam transformasi kelembagaan BP BUMN. "Pelantikan ini merupakan bagian dari implementasi struktur organisasi baru sebagai BP BUMN yang kita harapkan tetap relevan dengan kebutuhan BUMN saat ini,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).
Penguatan peran BP BUMN mengacu pada Peraturan Presiden No. 105/2025 dan Peraturan BP BUMN No.1/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP BUMN.
Struktur organisasi saat ini terdiri atas enam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), 22 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 11 Jabatan Administrator (Eselon III), 10 Jabatan Pengawas (Eselon IV), serta Kelompok Ahli.
Tedi menyebut para pejabat Eselon III yang dilantik memiliki peran sentral dalam transformasi organisasi. Promosi dari Eselon IV ke Eselon III maupun rotasi jabatan merupakan bentuk kepercayaan pimpinan sekaligus upaya penguatan kapasitas.
"Ini adalah amanah dari pimpinan BP BUMN. Kami memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas pada jabatan yang baru. Jika sebelumnya bertugas di satu bagian dan kini berputar ke bagian lain, itu merupakan bagian dari tour of duty agar kompetensi yang dimiliki semakin terasah dan berkembang," ujarnya.
Ia bilang, setiap pejabat harus memiliki rekam jejak baik dan mampu mencapai target kinerja secara konsisten. Selain itu, pimpinan BP BUMN dituntut menguasai kompetensi di lebih dari satu bidang mengingat tantangan ke depan semakin kompleks.
"Tantangan ke depan semakin berat dan kompleks. Pimpinan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi multidimensi agar mampu mengambil keputusan secara lebih komprehensif," ucapnya.
Tedi juga mengingatkan BP BUMN tak bisa menutup diri dari dinamika global, termasuk tantangan geopolitik. Meski demikian, organisasi tetap harus fokus pada aspek yang dapat dikelola secara optimal, salah satunya mengoptimalkan peran sebagai regulator melalui penguatan pengawasan, penetapan kebijakan teknis, dan restrukturisasi untuk meningkatkan nilai BUMN.
Pengawasan tersebut mencakup memastikan penugasan pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan BPI Danantara dan PT Danantara Asset Management (Persero) dalam mendukung transformasi BUMN ke depan.
"Kita adalah mitra kerja Danantara. Hubungan ini akan semakin erat karena aspirasi pemerintah dan Bapak Presiden terhadap BUMN sangat besar. Sebagai pemegang saham dan regulator, fungsi ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Amanah ini harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id





































