BP BUMN Instruksikan Percepat Restrukturisasi dan Merger PT PP

tirto.id - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, meminta percepatan transformasi PT PP (Persero) Tbk melalui langkah merger dan restrukturisasi. Hal ini disampaikan Dony yang juga COO Danantara saat menemui direksi PT PP pada 19 Agustus 2026.

Menurut Dony, BP BUMN serta Danantara harus membenahi proses pembukuan percepatan merger serta restrukturisasi tersebut. Ia mengaku tak ingin proses itu tertunda lebih lama lagi.

"Intens untuk restrukturisasi dan merger langsung saja sudah, ya merger, baru restruct, merger-in aaja. Kita harus absorp berapa dan kita harus koreksi buku berapa, tapi tuntas. Saya enggak mau nanti ditunda-tunda, tuntas," tuturnya dalam video yang diunggah akun Instagram BP BUMN, dikutip Jumat (21/8/2026).

Dalam keterangan akun Instagram BP BUMN disebutkan bahwa merger PT PP dilakukan untuk memperkuat skala usaha, meningkatkan efisiensi, serta membangun struktur perusahaan yang lebih efektif. Kemudian, restrukturisasi dilakukan setelah merger PT PP.

BP BUMN menyatakan, proses transformasi akan diawali dengan penataan kondisi keuangan secara menyeluruh agar posisi perusahaan dapat dipetakan secara transparan.

"Selanjutnya, merger dan restrukturisasi diarahkan untuk membangun struktur bisnis yang lebih fokus sekaligus mengoptimalkan potensi bisnis inti PT PP," tulis akun Instagram PT PP.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi perusahaan agar lebih sehat, efisien, berdaya saing, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan," lanjut mereka.

Sebagai informasi, merger serta restrukturisasi BUMN sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan dan restrukturisasi BUMN secara menyeluruh.

Pemerintah menargetkan akan menutup lebih dari 750 BUMN yang tidak produktif hingga akhir tahun, sekaligus menghentikan praktik manipulasi atau pemalsuan laporan keuangan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Prabowo menyoroti banyaknya BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaannya yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi negara.

"Saya mengira BUMN itu 300 atau 400, ternyata 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini banyak entitas BUMN mengalami kerugian berlanjut, namun berupaya menutupi kondisi tersebut melalui manipulasi laporan keuangan.

Presiden menginstruksikan agar seluruh jajaran BUMN menyajikan data keuangan secara jujur dan transparan tanpa ada manipulasi angka.

Melalui Danantara, pemerintah saat ini telah menutup ratusan BUMN tidak produktif. Targetnya, pada 31 Desember 2026, jumlah BUMN hanya disisakan maksimal 300 perusahaan dari total 1.074 entitas yang ada saat ini.