tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah terlebih dahulu diharuskan mengikuti program deradikalisasi.
"Siapa yang menjamin mereka radikal? Tapi sebagai pencegahan, kami kasih pencerahan dan diberikan program deradikalisasi," ujar dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (3/7/2017).
Mantan Sekretaris Utama Lemhannas RI ini menjelaskan setiap WNI yang baru kembali dari Suriah juga akan melalui sistem verifikasi dari BNPT, sebelum kemudian menjalankan program deradikalisasi.
"Begitu WNI ini datang, kami verifikasi, lalu kami kasih pencerahan di Bambu Apus, Jakarta Timur, selama satu bulan. Kemudian kami akan mengantar mereka sampai ke rumahnya," terang dia.
Menurut mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri itu, hingga kini BNPT mencatat sudah ada ratusan WNI yang kembali dari negara tempat kelompok radikal ISIS bermarkas tersebut.
"Jelas sudah ada nama-namanya, sekian ratus balik, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia," ungkap Suhardi, seperti diberitakan Antara.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap adanya aksi-aksi terorisme setelah program deradikalisasi itu, selanjutnya BNPT juga akan meminta pemerintah daerah ikut aktif memantau kegiatan para pendatang ini.
"Saya minta Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri untuk ikut memantau," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga meminta pemerintah-pemerintah daerah untuk ikut memantau warga negara Indonesia yang kembali dari Suriah.
"Terkait yang disampaikan Kepala BNPT tentang permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan pembinaan terhadap WNI dari Suriah, Kemendagri sudah membuat radiogram, sudah tiga kali, dan mengirimkannya kepada bupati dan wali kota yang dimaksud," ujar Tjahjo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin malam.
Permintaan ini sekaligus menindaklanjuti harapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius kepada pemda agar membantu mengoptimalkan pencegahan aksi-aksi terorisme di daerah.
Menurut Tjahjo Kumolo, dalam pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio tersebut, Kemendagri telah meminta kepada kepala daerah dan jajaran pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk ikut memantau serta mendata warga yang baru kembali dari negara tempat kelompok radikal ISIS bermarkas tersebut.
Tjahjo juga berpesan kepada Pemda untuk mengoordinasikan permintaan pengawasan tersebut dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) tingkat kabupaten dan kota.
"Sebagaimana kasus Gafatar dulu, saat akan dipulangkan ke daerah dan dikumpulkan di Cibubur, Kemendagri mengundang kepala daerah menjemput warganya. Dengan demikian mereka tahu warganya tinggal dimana setelah dikembalikan ke daerah asal, yang dapat mempermudah memantau warganya tersebut," katanya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
