BKPM: Data yang Akurat Akan Tunjang Investasi

tirto.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan arti penting akan data yang akurat dalam upaya lembaga tersebut untuk mengarahkan investasi agar tepat sasaran.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, berdasarkan pengalamannya hampir setahun di Kementerian Perdagangan, mengakui betapa pentingnya keakuratan data terutama untuk sektor pangan.

"Kita baru saja menyaksikan dalam setahun terakhir ini betapa kritisnya keakuratan data, khususnya kisruh data pangan," katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Tom mengaku, ia bersama dengan Kepala BPS Suryamin sempat "bertempur" untuk memerangi data yang tidak akurat di bidang pangan, baik itu beras, sapi dan lainnya.

"Saya kira kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman itu, bahwa betapa pentingnya data-data yang akurat. Karena kalau tidak, bisa mengakibatkan kebijakan yang mungkin keliru atau tidak tepat sasaran," katanya.

Di bidang investasi, Tom juga menekankan pentingnya data akurat guna mengarahkan investasi yang akan masuk.

Menurut dia, seperti halnya kebijakan pemerintah yang harus didasari data yang akurat, keputusan investor juga harus diputuskan berdasarkan data yang akurat.

"Saya berkeinginan agar BKPM bisa memanfaatkan dengan sangat baik data-data yang keluar dari BPS untuk mempromosikan sektor yang benar, sektor mana yang layak investasi dan sektor mana yang mungkin sudah kelebihan investasi agar jangan lagi dimasuki. Jadi bisa memberikan arahan yang akurat kepada investor," jelasnya.

Beberapa sektor yang menurut Tom sudah kelebihan kapasitas dan sebaiknya mengurangi investasi, contohnya adalah industri sawit, semen hingga pengolahan karet.

Ada pun sejumlah sektor yang bisa digenjot investasinya diantaranya adalah pariwisata, pertanian infrastruktur, perdagangan serta investasi di luar Pulau Jawa.

Tom menambahkan, pihaknya akan mengangkat isu mengenai arahan-arahan investasinya itu dalam rapat koordinasi tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian lantaran diperlukan koordinasi dari semua kementerian/lembaga untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan investasi di sejumlah sektor.

"Harus ada koordinasi ke kementerian-kementerian teknis supaya ada gambaran yang komprehensif dan berkesinambungan. Tentunya tidak ada sektor yang jalan sendiri-sendiri, semua sinkron dan terkoordinasi," pungkasnya.