tirto.id - Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyampaikan sejumlah poin terkait perbaikan sektor hukum bagi pemerintahan Jokowi pada periode kedua.
Menurut dka, Jokowi perlu memperbaiki lembaga-lembaga negara yang terdapat aparat penegak hukum yakni Kejaksaan, Kementrian Hukum dan HAM, dan Polri. Bahkan ia meminta agar Kejaksaan harus direformasi secara menyeluruh.
"Banyak sekali kasus yang terhambat karena alasan politis. Kemenkumham juga wilayah kerjanya luas sekali. Kita bicara soal pemasyarakatan misalnya, reformasi dalam bidang pemasyarakatan, manajamen lembaga pemasyarakatan. Itu juga manajemen untuk remisi. Itu masih PR," ujar dia saat di Kantor ICW, Kalibata Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).
Ia juga mendorong agar Kemenkumham lebih diperkuat lagi. Misalnya dengan membuat Pusat Legislasi Nasional tersendiri.
"Kemudian juga yang sangat penting itu juga kepolisian, kita bicara aparat penegak hukum. Kalau kepemimpinannya nggak bagus, maka sangat sulit mengharapkan ada perbaikan di negara ini," kata dia.
Namun permasalahannya kata dia, pada visi dan misinya, Jokowi selalu berbicara tentang infrastruktur, investasi, perizinan dan lainnya.
Padahal, lanjut dia, semua visi misinya yang disebutkan oleh Jokowi itu harus dijalankan berdasarkan kerangka hukum.
"Jangan dilihat hukum itu sebagai alat untuk memuluskan investasi dan infrastruktur. Nggak cuma itu, kalau bicara hukum, ya soal HAM, pemberantasan korupsi, keadilan untuk masyarakat secara umum, harusnya ke situ. Bukan hukum yang mempermudah investasi, itu bahaya," ujar dia.
"Mudah-mudahan Pak Jokowi dan timnya serta Bappenas yang bikin Rencana Pembangunan Jangka Menengah bisa meluaskan penglihatannya," imbuh dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
