Menuju konten utama

BIN Dalami Kasus Delapan WNI yang Jadi Tentara Rusia

Kepala BIN, Muhammad Herindra, mengatakan kasus tersebut akan menjadi atensi untuk segera didalami.

BIN Dalami Kasus Delapan WNI yang Jadi Tentara Rusia
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Badan Intelijen Negara (BIN) mendalami kasus delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia.

Kepala BIN, Muhammad Herindra, mengatakan kasus tersebut akan menjadi atensi untuk segera didalami.

“Entar kami dalamin lebih lanjut ya,” kata Herindra singkat saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Meski begitu, Herindra tidak menjawab saat ditanya apakah BIN sudah memiliki data WNI lainnya yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah perlu membedah proses perekrutan tersebut untuk memastikan apakah para WNI tersebut merupakan korban penipuan atau bergabung secara sadar.

“Kita perlu mengetahui siapa yang merekrut, bagaimana mereka direkrut, apa yang dijanjikan, dan apakah sejak awal mereka mengetahui bahwa mereka akan ditempatkan dalam dinas militer. Ini penting untuk menentukan apakah mereka secara sadar mengambil keputusan tersebut atau justru menjadi korban eksploitasi,” kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu.

Yusril menjelaskan, informasi awal yang dirilis Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) menyebutkan delapan WNI yang diduga direkrut, yakni Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.

Berdasarkan laporan FISU, para WNI diduga direkrut melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi, penugasan non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial, yang kemudian dialihkan ke dinas militer.

“Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi. Yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa yang ditawarkan kepada mereka, dan apakah benar mereka kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia,” kata Yusril.

Baca juga artikel terkait WNI atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama