Bill Gates Lunasi Utang Nigeria (Syarat dan Ketentuan Berlaku)

tirto.id - Pada tahun 2014 Nigeria berutang $76 juta atau sekitar Rp1,02 triliun kepada Jepang dengan jangka waktu pelunasan 20 tahun. Utang ini menjadi bagian dari Overseas Development Assistance (ODA) yang diberikan pemerintah Jepang dalam rangka pemberantasan polio di negara Afrika yang mulai pulih diri dari resesi itu.

Untungnya, Nigeria tak perlu menunggu hingga 2024 untuk lepas dari jerat utang. Bill Gates, pengusaha piranti lunak asal Amerika Serikat yang berkali-kali didaulat sebagai orang terkaya di dunia, baru saja menjadi malaikat penyelamat dengan melunasinya lebih awal.

Sebagaimana yang dikutip Independent dari Quartz Africa, keputusan Bill & Melinda Gates Foundation diteken setelah Nigeria “mencapai lebih dari 80 persen cakupan vaksinasi setidaknya dalam satu putaran setiap tahunnya di area berisiko sangat tinggi di 80% wilayah lokal.” Nigeria mampu melewati 2017 tanpa laporan kasus polio baru. Pemerintah Jepang juga mengonfirmasi telah menerima wewenang pelunasan tersebut.

Menurut laman resminya, Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) menjadi kanal bagi Bill dan istrinya dalam berkegiatan filantropis sejak tahun 2000. Dengan jangkauan donasi yang menyebar lebih di 100 negara, BMGF yang pusatnya terletak di Seattle, Washington D. C., AS, mendirikan kantor cabang di India, Cina, Inggris, Ethiopia, hingga Afrika Selatan. Per 2016, total karyawannya mencapai lebih dari 1.400 orang yang dipimpin oleh Dr. Susan Desmond-Hellmann selaku CEO.

Faktor yang membuat Bill Gates punya reputasi besar sebagai orang berhati malaikat adalah nilai hibah BMGF. Totalnya sejak berdiri hingga tahun 2016 mencapai $413 miliar. BMGF pun kerap didaulat sebagai lembaga donor paling murah hati sedunia. Apalagi ada banyak nama-nama besar yang mendukung finansial BMGF. Salah satunya adalah Warren Buffet, salah satu investor dan filantropis tersukses di dunia, yang juga berperan sebagai salah satu wali amanat BMGF.

Namun citra Bill Gates tak seluruhnya putih di mata khalayak. Pada 2016, Global Justice Now, sebuah lembaga pemerhati keadilan global yang berbasis di Inggris, merilis laporan cukup panjang yang menyatakan bahwa kegiatan filantropi Bill Gates berpengaruh terhadap kebijakan negara-negara lain terutama di bidang kesehatan dan agrikultur. Aktivitas filantropi Gates disebut-sebut memiliki “komitmen ideologis untuk mempromosikan kebijakan ekonomi neoliberal dan globalisasi korporasi.”

Visi ini diterjemahkan sebagai privatisasi pelayanan kesehatan dan sekolah privat oleh BMGF. Bahayanya, lanjut laporan yang sama, adalah praktik ini “mengubah kebutuhan pokok menjadi komoditas yang dikontrol oleh pasar.” Khusus untuk pendidikan, kritik datang karena teknologi yang dipakai dalam program tersebut adalah produk korporasi Bill Gates sendiri. Singkatnya, ada motivasi meraih keuntungan.

BMGF punya modal besar sampai-sampai mampu menjadi pendonor terbesar kedua Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai lembaga kesehatan privat lain. Menurut laporan Global Justice Now, lembaga-lembaga kesehatan privat memanfaatkan kedekatan dengan BMFG dan pengaruhnya ke WHO untuk memaksimalkan keuntungan korporasi.

Contohnya adalah GlaxoSmithKline dan Pfizer. Keduanya adalah produsen vaksin untuk penyakit pneumonia satu-satunya di dunia. Pneumonia adalah salah satu pembunuh anak di bawah lima tahun di dunia berkembang.

GlaxoSmithKline dan Pfizer telah menghasilkan keuntungan hingga $19 juta sejak vaksin pneumonia dirilis ke pasar global pada 2009. Keuntungan tersebut bisa didapatkan dengan memonopoli pasar sehingga bisa mematok harga vaksin yang tinggi. Sebuah lembaga swadaya masyarakat pemerhati urusan kesehatan, Médecins sans Frontières (MSF), meminta harganya diturunkan dari $60 menjadi $5.

Namun Bill Gates secara pribadi menolak seruan tersebut karena dinilai akan mencegah kedua korporasi farmasi dalam upaya “menyelamatkan jiwa bagi negara-negara miskin.” Otomatis muncul kecurigaan bahwa Bill Gates punya hubungan yang dekat dengan kedua korporasi tersebut atau terlibat kasus-kasus lain terkait monopoli produk/pelayanan kesehatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Global Justice Now. Bill Gates disebut-sebut menjalankan strategi “monopoli yang kuat dan menguntungkan."

Dukungan BMGF juga mengalir untuk korporasi multinasional yang bergerak di bidang industri agrikultur, dan kasus yang mencuat bahkan mendapat porsi liputan media yang lebih vulgar. Contohnya adalah kedekatan antara BMGF dengan Monsanto.

Monsanto adalah korporasi multinasional asal AS yang bergerak di bidang bioteknologi agrikultur. Perusahaan ini mengembangkan organisme yang dimodifikasi secara genetik (Genetically Modified Organism/GMO), terutama benih tanaman.

BMGF menanamkan sebagian investasinya pada Monsanto. Padahal, Monsanto dan GMO-nya telah menimbulkan kontroversi di berbagai negara, karena meski menghasilkan tanaman yang lebih tahan lama dan meningkatkan hasil panen, tapi turut menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Pada 2014, misalnya, aksi menolak Monsanto menyapu 52 negara di lebih dari 400 kota—termasuk di AS sendiri.

Penolakan besar-besaran juga menjalar di Afrika—wilayah donasi BMGF paling diprioritaskan. Pada 2012, sejumlah negara mengeluarkan aturan melarang impor produk GMO, termasuk dari Monsanto. Salah satu yang berhasil adalah Kenya. Namun, pada 2015 mulai muncul tekanan agar benih kapas dan jagung GMO bisa kembali beredar di Kenya. Pihak-pihak yang memunculkannya adalah Monsanto, United States Agency for International Development (USAID), dan BMGF.

USAID adalah badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri AS.

Dalam laporan Russia Today, direktur Institut Penelitian Pertanian Kenya Dr. Charles Waturu, mengklaim teknologi Monsanto adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan pangan di negaranya. Klaimnya kemudian dipatahkan oleh sejumlah studi yang berkesimpulan bahwa bibit Monsanto justru tidak meningkatkan hasil panen atau menggurangi kerusakan tanaman dibanding bibit alami.

Benih GMO dapat merusak tanah plus membanjiri pasaran sehingga merugikan petani kecil. Benih GMO juga lebih sulit untuk berkecambah sehingga menyebabkan naiknya biaya produksi petani. Monsanto biasa menetapkan sendiri harga bibitnya. Monopoli seperti ini bisa merugikan para petani kapas di Kenya yang rata-rata diproduksi oleh petani kecil. Pada akhirnya, Monsanto juga pernah dituduh berkontribusi terhadap bunuh diri ribuan petani India yang terjebak utang.

Pada bulan Maret 2015, Global Justice Now menyaksikan BMGF menyelenggarakan sebuah konferensi rahasia di London dengan bantuan USAID. Dalam acara tersebut, jelas terlihat peran BMGF dalam membantu perusahaan-perusahaan multinasional seperti Monsanto untuk membuka pasar benih baru. Dengan demikian, dikatakan Global Justice Now, BMGF ingin meningkatkan kontrol terhadap sektor benih global. Kata lainnya, lagi-lagi, monopoli.