BI Borong SBN Rp268,3 Triliun hingga Oktober 2025

BI menekankan bahwa aksi pembelian SBN tersebut dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Terbit 22 Oct 2025 18:55 WIB

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6 persen untuk mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.

tirto.id - Bank Indonesia (BI) secara agresif menyerap Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Hingga 21 Oktober 2025, nilai pembelian SBN oleh bank sentral telah mencapai Rp268,36 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Pembelian besar ini mencakup pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah senilai Rp199,45 triliun.

"Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 21 Oktober 2025 mencapai Rp268,36 triliun," ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025).

BI menekankan bahwa aksi pembelian SBN tersebut dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. "Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter," jelas Perry.

Kebijakan moneter yang didukung oleh pembelian SBN ini juga diperkuat dengan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif KLM telah mencapai Rp393 triliun, yang telah disalurkan ke berbagai kelompok bank, termasuk bank BUMN sebesar Rp173,6 triliun dan bank swasta nasional sebesar Rp174,4 triliun.

Insentif tersebut secara khusus diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, real estate, dan UMKM.

“Kebijakan KLM akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui implementasi penguatan KLM berorientasi ke depan guna mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi,” ucapnya.