BGN Sebut Ada Politikus Minta Jatah Kelola Dapur MBG

tirto.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengaku sempat dihubungi oleh salah seorang politikus yang meminta agar dirinya diberikan jatah untuk bisa mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik menyebut, permintaan itu diajukan oleh salah seorang politikus yang tidak ia sebutkan namanya melalui pesan WhatsApp (WA). Setelah itu, Nanik pun langsung memblokir kontak politikus tersebut.

“Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, saya jawab, eh kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan [MBG], malah minta dapur. Langsung saya blok,” kata Nanik saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

“Enak aja lu ngurusin dapur, ya kan? Iya lah, saya enggak mau kayak begitu ya,” lanjutnya.

Nanik menegaskan, pelaksanaan program MBG tidak boleh dianggap main-main. Sebab, menurutnya program itu bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesehatan anak-anak.

Untuk itu, Nanik memastikan bahwa BGN akan menindak tegas dapur-dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) program MBG yang melakukan pelanggaran. Ia mengaku tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan, meskipun apabila ada pejabat negara yang terlibat.

“Tapi mau punyanya jenderal belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya enggak peduli,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini BGN juga tengah mewaspadai kemungkinan adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak menyukai terselenggaranya program MBG.

Untuk itu, Nanik menyebut, BGN akan memasang barcode di tiap food tray atau ompreng program MBG yang dibagikan ke siswa-siswa sekolah. Dengan begitu, pelaksanaan MBG diharapkan dapat terlepas dari tangan-tangan jahil.

“Kalau tanpa barcode tadi bisa juga ada tangan jahil ya. Jadi semua potensi, ada kemungkinan intervensi orang yang enggak suka, itu juga harus diwaspadai,” ucap Nanik.

Untuk mencegah intervensi itu, Nanik berharap para kepala sekolah penerima manfaat juga mau kooperatif untuk mensukseskan program MBG, salah satunya dengan menandatangani pakta integritas.

“Kalau kepala sekolah mendukung program pemerintah, harusnya dia mau tanda tangan patah integritas,” pungkasnya.