Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyatakan keprihatinannya atas terjadinya kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan massal pada anak-anak usia sekolah pasca-mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG).
Atas nama IDAI, Piprim meminta pemerintah untuk mengevaluasi MBG dengan memperhatikan lima hal perbaikan agar kejadian serupa tak terulang lagi. Pada poin pertama, IDAI meminta agar pemerintah memperhatikan keselamatan anak dan kelompok rentan dalam penyediaan MBG.
"Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan," kata Piprim dalam keterangan surat terbuka di akun Instagram @dr.piprim dan @idai_ig, Jumat (26/9/2025).
IDAI juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan keamanan pangan sebelum MBG dihidangkan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Menurut Piprim, standar mutu pangan harus diawasi oleh Badan Gizi Nasional secara ketat.
"Prosedur penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib sesuai standar keamanan pangan untuk mencegah kontaminasi," ujarnya.
Dia juga meminta kualitas gizi dan keseimbangan menu disusun oleh para ahli gizi terkualifikasi demi kecukupan nutrisi anak.
"Menu MBG harus bergizi seimbang dan disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi," jelasnya.
Apabila kualitas dan keamanan pangan telah disusun, maka yang tersisa adalah proses pengawasan agar standar pangan tetap terjaga. Salah satu upaya pengawasan dalam menjaga standar mutu pangan adalah dengan sertifikasi dan monitor ketat dari BGN.
"Pengawasan diperketat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dimonitor dan dievaluasi oleh Badan Gizi nasional," kata dia.
IDAI meminta BGN dan SPPG di seluruh wilayah untuk lebih aktif dalam mendengarkan aduan masyarakat. Dalam memitigasi kasus keracunan, IDAI meminta BGN untuk melibatkan pemerintah, sekolah dokter spesialis anak hingga tenaga kesehatan.
"Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan dan masyarakat. Pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada," ungkapnya.
Sebagai bentuk pengawalan agar MBG tidak kembali meracuni masyarakat, IDAI berkomitmen untuk mengawal proses distribusi MBG dari hulu ke hilir.
"IDAI siap bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan makan bergizi gratis benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi dan masa depan yang baik bagi anak Indonesia," pungkas Piprim.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
