tirto.id - Anggaran pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 mencapai angka belasan triliun Rupiah. Jumlahnya masih bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun untuk memenuhi ambisi Indonesia sebagai negara maju berdasarkan Visi Indonesia 2045.
Selama tahun 2022-2024, pemerintah melakukan berbagai upaya. Di antaranya pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-IKN) hingga pembangunan infrastruktur utama.
Yang dibangun ialah Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, serta fasilitas perumahan. Termasuk pemindahan Aparatur Sipili Negara (ASN) dan operasi infrastruktur dasar bagi 500 ribu penduduk.
Mengutip laman resmi ikn.go.id, jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara masih terpantau kosong. Namun, posisi tersebut kabarnya akan segera diisi Basuki Hadimuljono, eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Joko Widodo.
"Sudah, sudah, Pak Basuki diminta melanjutkan lagi. Semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus dilakukan," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Total Anggaran IKN 2025 & Rencana Pembangunan Berikutnya
Alokasi total anggaran IKN 2025 dilaporkan menembus angka Rp15 triliun. Skema pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal ini pernah diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono.
Thomas bilang, alokasi anggaran IKN terdiri dari Rp5,89 triliun untuk Otoria IKN (OIKN) dan Rp9,11 triliun sisanya digunakan Kementerian Pekerjuan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Itu di breakdown (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) Rp5,89 triliun dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp9,11 triliun," kata Wamenkeu Thomas Djiwandono dikutip laman Antaranews,Kamis, 26 September 2024.
"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," lanjutnya.
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran kini memecah Kementerian PUPR menjadi 2, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sejak tahun 2022, pemerintah sudah menggelontorkan dana senilai Rp76,5 triliun. Rinciannya adalah Rp5,5 triliun untuk alokasi tahun 2022, Rp27 triliun edisi 2023, dan Rp44 triliun pada 2024.
Jumlah itu mencakup 16,42 persen dari total biaya estimasi yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN yang rencananya menelan angka Rp466 triliun.
Thomas sebelumnya juga menyatakan pemerintah tak hanya akan bergantung pada APBN untuk menyelesaikan proyek IKN. Menurutnya, investasi pihak swasta juga mesti diupayakan.
"Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas (Satuan Tugas) Pembangunan IKN," ucapnya.
Sementara WamenPU, Diana Kusumastuti, menegaskan pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo kemungkinan akan meresmikan sejumlah bangunan di IKN. Salah satunya Istana Garuda.
"Kalau untuk menteri PU-nya semuanya melanjutkan, mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita (akan) resmikan, seperti Istana Garuda. Kemudian ada waduk juga, lalu pasar, stadion yang sudah siap mungkin kita akan resmikan," kata Diana.
Selama periode pemerintahan sebelumnya (2019-2024), pemerintah sudah meresmikan bangunan Istana Negara sebagai kediaman presiden. Sedangkan Istana Garuda merupakan lokasi yang akan menjadi kantor Presiden. Kedua istana berada di kawasan yang sama.
Adapun Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan target pemerintah dalam waktu dekat ialah merampungkan bangunan untuk kebutuhan lembaga legislatif dan yudikatif.
Sejauh ini, sejumlah gedung yang telah dibangun di IKN ternyata lebih banyak yang mencakup kebutuhan lembaga eksekutif.
“Selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," kata AHY.
Prabowo kabarnya menginginkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah bisa digelar di IKN pada tahun 2028 mendatang. Hal itu dibeberkan Menteri Kehutanan sekaligus eks pelaksana tugas (Plt) Wakil Wakil Otorita IKN, Raja Juli Antoni.
"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli Antoni, via akun Instagram @rajaantoni.
IKN sejak awal menjadi salah satu dari 17 program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran semasa kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini tercantum pada poin 14 dalam 17 program prioritas, yakni “Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pembangunan IKN”.
Penulis: Dicky Setyawan
Editor: Beni Jo & Yulaika Ramadhani
