tirto.id - Presiden Joko Widoso telah mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota Indonesia ini terkait dengan pemerataan pembangunan dan penurunan populasi di Pulau Jawa yang menampung 57 persen dari total populasi di Indonesia.
Jakarta juga menghadapi sejumlah masalah seperti banjir, kualitas air buruk, menurunnya permukaan tanah, meningkatnya permukaan laut dan kemacetan.
Sementara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dipilih sebagai ibu kota baru Indonesia lantaran minim risiko bencana, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 – Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS.
Terdapat dua skenario dalam pemindahan ibu kota Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan skenario pertama tanpa resizing PNS.
Skenario ini, seluruh PNS pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru Indonesia. Berdasarkan data 2017, diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang bakal pindah ke ibu kota.
Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI serta anggota keluarganya.
“Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama,” jelas Bambang, dikutip dari Setkab.
Skenario kedua menurut Bambang, yaitu pemindahan ibu kota Indonesia tanpa melakukan resizing PNS. Diperkirakan sebanyak 111 ribu PNS, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya (4 orang), pelaku ekonominya 184.000 orang.
Dengan jumlah itu jumlah penduduk diperkirakan mencapai 870 ribu dengan kebutuhan lahan sekitar 30.000 hektar.
“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan kan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dollar AS . Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau 23 miliar dollar AS,” jelas Bambang.
Biaya Pemindahan Ibu Kota di Negara Lain
Jika Indonesia diestimasi membutuhkan 33 miliar dolar AS, maka berbeda dengan Brazil. Saat negara di Amerika Latin itu memindahkan ibu kota dari Rio de Janiero ke Brasilia pada 1960, pemerintah mengucurkan 1,5 miliar dolar AS. Jumlah itu setara 83 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan kurs dolar AS pada 2010.
Pemindahan ibu kota itu lantaran perkembangan kota yang meningkat, lalu lintas yang padat sehingga pemerintah Brazil memutuskan untuk membuat kota baru yang dikembangkan secara khusus untuk menjadi ibu kota.
Kazakhstan juga pernah memindahkan ibu kotanya dari Almaty Astana pada Desember 1997. Almaty menjadi ibu kota Kazakhstan sejak 1991 saat mendapat kemerdekaan dari Uni Soviet.
Ibu kota itu memiliki risiko mengalami gempa bumi dan terlalu dekat dengan perbatasan Cina. Hal itu dianggap tak nyaman bagi orang Kazak.
Maka pemerintah memindahkan ibu kota yang berjarak sekitar 1.200 km ke utara yaitu ke Astana pada Desember 1997. Saat memindahkan ibu kotanya, pemerintah Kazakhstan mengucurkan dana 400 juta dolar AS.
Di Asia Tenggara, terdapat Myanmar yang pernah memindahkan ibu kotanya dari Yangon atau Rangoon ke wilayah Naypyidaw pada 2005.
Biaya yang dihabiskan pemerintah saat dipimpin oleh Than Shwe kala itu ditaksir menyentuh 5 miliar dolar AS.
Editor: Agung DH
