Masuk tirto.id
tirto.id - Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) tahun 2025 resmi digelar untuk semua jenjang pendidikan yang mencakup PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Pelaksanaan Sulingjar 2025 berlangsung sejak 15 September hingga 10 Oktober 2025, sesuai jadwal yang dirilis Kemendikdasmen.
Akses pengisian Sulingjar 2025 dilakukan secara daring melalui laman resmi https://dashboardslb.kemdikbud.go.id/ oleh guru maupun kepala satuan pendidikan. Program ini merupakan bagian dari rangkaian Asesmen Nasional yang bertujuan memetakan mutu layanan pendidikan di Indonesia.
Kegiatan ini penting karena menjadi instrumen untuk menilai kualitas lingkungan belajar yang berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran. Peserta wajib login menggunakan kartu Sulingjar yang sebelumnya dicetak oleh operator atau proktor sekolah masing-masing. Mekanisme pengisian pun dibuat fleksibel, sehingga bisa dilakukan dari mana saja asalkan tersedia akses internet.
Selain itu, hasil survei tidak dilaporkan per individu, melainkan dihimpun sebagai data satuan pendidikan untuk rapor pendidikan nasional. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah sekolah bisa mencetak sertifikat setelah menyelesaikan Sulingjar 2025.
Bisakah Cetak Sertifikat Sulingjar 2025?
Belakangan ini, banyak guru dan kepala sekolah menerima pesan berantai yang berisi tautan untuk mencetak sertifikat Survei Lingkungan Belajar 2025.
Pesan tersebut mengarahkan pengguna ke alamat https://sertifikat.snp.my.id/sulingjar/ dengan iming-iming bisa mengunduh sertifikat setelah selesai mengisi Sulingjar melalui laman resmi Kemdikbud.
Bahkan, pesan tersebut menyampaikan bahwa guru cukup memasukkan nama lengkap, lalu sertifikat otomatis dapat dicetak. Namun, sertifikat tersebut bukan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kementerian sudah menegaskan bahwa informasi tentang pencetakan sertifikat Sulingjar yang beredar luas di WhatsApp maupun media sosial adalah tidak benar. Hingga saat ini, Kemendikdasmen tidak pernah memberikan instruksi resmi untuk mencetak sertifikat setelah mengisi survei.
Sulingjar sendiri merupakan bagian dari Asesmen Nasional, dan hasilnya digunakan sebagai data profil pendidikan, bukan untuk kepentingan individu. Karena itu, wajar jika pemerintah tidak menyediakan sertifikat bagi peserta.
Fenomena tautan tidak resmi seperti ini sangat berbahaya, karena berpotensi menjadi modus phishing atau penipuan digital. Guru dan kepala sekolah yang tergiur untuk mencetak sertifikat bisa saja diminta memasukkan data pribadi.
Padahal, data pendidik sangat berharga, karena terkait dengan identitas, riwayat kerja, bahkan status kepegawaian. Jika data ini bocor, risikonya adalah bisa digunakan untuk tindakan penipuan atau penyalahgunaan identitas.
Pihak kementerian pun mengingatkan bahwa hanya ada dua kanal resmi yang digunakan dalam pelaksanaan Sulingjar, yaitu:
Di luar dua laman tersebut, semua informasi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Guru diminta agar tidak mengakses apalagi mengisi data di situs tidak resmi. Penyebaran informasi palsu semacam ini menandakan bahwa literasi digital di kalangan pendidik harus semakin diperkuat. Guru sebagai garda terdepan pendidikan dapat menjadi contoh dalam menyaring dan memverifikasi informasi.
Selain itu, jangan mudah percaya pada pesan berantai tanpa memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Langkah sederhana seperti mengecek situs resmi Kemdikbud bisa menjadi tahap awal untuk menghindari penipuan. Kepala sekolah juga memiliki peran penting dalam mengingatkan para guru di satuan pendidikan masing-masing.
Jika ada informasi meragukan, sebaiknya segera dikonfirmasi melalui Dinas Pendidikan atau Kanwil setempat. Dengan begitu, penyebaran hoaks bisa dicegah sejak dini. Selain itu, masyarakat umum juga perlu mengetahui bahwa sertifikat Sulingjar 2025 yang beredar bukanlah dokumen sah.
Tujuan dibuatnya tautan palsu tersebut hanya sekedar “rame-ramean” atau "gimmick" pihak ketiga, sehingga tidak memiliki nilai administratif apapun. Jika ingin memperoleh dokumen resmi terkait kegiatan pendidikan, maka hanya bisa melalui jalur pemerintah.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Pendidik, kepala sekolah, hingga masyarakat luas harus lebih selektif dalam menerima informasi. Jangan sampai kasus sertifikat Sulingjar palsu kembali terulang dan memakan korban baru.
Kesimpulannya adalah sekolah maupun guru tidak bisa mencetak sertifikat resmi Sulingjar 2025. Jika ada tautan yang menawarkan layanan tersebut, dipastikan itu bukan dari Kemendikdasmen. Jadi, tetaplah berhati-hati, gunakan kanal resmi, dan jangan berikan data pribadi pada situs mencurigakan.
Pembaca juga dapat mengetahui info terbaru tentang Sulingjar 2025 melalui tautan di bawah ini:
Penulis: Lita Candra
Editor: Beni Jo
