Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) 2025, Tiyo Ardianto, mengungkapkan pihaknya menarik diri dari Aliansi BEM SI Kerakyatan pasca Musyawarah Nasional XVIII di Padang. Tiyo menjelaskan bahwa BEM KM UGM keluar dari BEM SI karena sikap organisasi tersebut yang terlalu dekat dengan penguasa.
Tiyo menjelaskan selama acara di Padang tersebut, dirinya melihat sejumlah petinggi partai politik dan kabinet hadir di acara Musyawarah Nasional XVIII di Padang. Seperti Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatra Barat, dan Kepala BIN Sumatra Barat.
"BEM sebagai lembaga pergerakan, bagi kami, mesti memberi batas yang tegas dan harus berjarak dengan penguasa, tapi BEM SI tidak memberikan teladan yang membanggakan," kata Tiyo dalam keterangan pers di Instagram @bemkm_ugm, Minggu (20/7/2025).
Tiyo mempertanyakan kebijakan BEM SI Kerakyatan yang membiarkan para penguasa tersebut berfoto mesra dengan para mahasiswa yang kemudian diunggah di media sosial. Dia juga mempertanyakan apakah mereka hadir atas inisiatif atau undangan dari BEM SI Kerakyatan.
"Apalagi dengan merdeka, mereka pamerkan kebersamaannya, bersama mahasiswa pada media sosialnya. Mungkinkah mereka masuk ke forum murni diundang, atau karena ada tiket masuk yang telah mereka dapatkan?" ucap dia.
Dia menjelaskan selama kegiatan Musyawarah Nasional tersebut ada kekacauan hingga sejumlah mahasiswa mengalami patah tulang, lebam hingga trauma secara psikis. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada isu perebutan jabatan. Tiyo mengingatkan hal yang terpenting dalam gerakan BEM adalah gerakan rakyat sipil.
"Bagi kami, tidak ada jabatan yang berharga untuk direbut sampai harus ribut. Kesatuan kita adalah aset berharga bagi gerakan rakyat sipil," tutur Tiyo.
Sementara itu, Demisioner Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, menanggapi sikap BEM KM UGM yang memilih keluar dari organisasi tersebut. Dia mengakui kejadian tersebut terjadi sesaat setelah menyerahkan mandat nomenklatur BEM SI Kerakyatan kepada pengurus setelahnya.
"Tanggapan saya selaku demisioner Koordinator Pusat BEM SI 2024 meyakini memang itu terjadi setelah Musyawarah Nasional di Padang (2 hari lalu). Kami menghormati keputusan teman-teman ditambah itu adalah konklusi dari serapan aspirasi dari tahun ke tahun dari internal UGM," kata Satria saat dihubungi Tirto, Senin, (21/7/2025).
Dirinya membantah bila kehadiran para pejabat negara dalam Musyawarah Nasional XVIII di Padang membuat BEM SI Kerakyatan menjadi kehilangan garis pembatas dengan kekuasaan. Dirinya mengklaim masih memiliki independensi dengan bukti dalam sejumlah acara kerap mengundang pihak-pihak yang kerap berseberangan atau mengkritik pemerintah.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, berjanji akan melakukan evaluasi pasca keluarnya Undip dan UGM. Muzammil berjanji akan merangkul seluruh organisasi kampus demi menjaga integritas aliansi dan idealisme gerakan. Dia berharap ke depan persatuan menjadi semangat yang dibawa oleh seluruh elemen mahasiswa.
"Tentu kita juga terbuka luas kepada BEM seluruh indonesia baik yang berasal dari Universitas Negeri maupun Universitas Swasta dalam membersamai kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat," kata Muzammil.
Dia mengingatkan aliansi BEM bukanlah sekadar identitas, tetapi wadah untuk memperkuat solidaritas, mempererat silaturahmi gerakan, dan merawat keberpihakan kepada rakyat.
"Kami percaya bahwa makin terhubung kekuatan mahasiswa lintas kampus dan wilayah, maka makin nyata kekuatan kita dalam menghadirkan perubahan," tutupnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
