Menuju konten utama

Bareskrim Terjun Langsung ke Lokasi Usut Masalah PON 2024

Bareskrim Polri akan menindaklanjuti laporan dengan langsung menuju ke lokasi penyelenggaraan PON.

Bareskrim Terjun Langsung ke Lokasi Usut Masalah PON 2024
Pekerja mengoperasikan sejumlah alat berat di depan Stadion Utama Sumatera Utara di Kompleks Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (10/9/2024). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

tirto.id - Bareskrim Polri membenarkan adanya koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam pendampingan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI. Penyelenggaraan itu sendiri tengah berjalan di Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh.

“Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri,” ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arif Adiharsa, Kamis (12/9/2024).

Arif menjelaskan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akan menindaklanjuti dengan langsung menuju ke lokasi penyelenggaraan, Jumat (13/9/2024) besok.

“Tim satgas dari Mabes, hari Jumat menuju ke lokasi PON XXI di antaranya untuk memberikan pendampingan Kemenpora dan mendalami hal yang dilaporkan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, membenarkan bahwa timnya mendatangi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung hari ini. Kedatangan tim dari Kemenpora itu terkait dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

Dito menjelaskan, Kemenpora, Polri, dan Kejaksaan Agung memang telah tergabung ke dalam satu satgas khusus pendampingan penyelenggaraan PON.

"Kebetulan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres Nomor 24 tahun 2024," kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/9/2024).

Dia menjelaskan, koordinasi dengan satgas memang setiap saat dilakukan. Namun, bukan berarti Kemenpora membuat laporan penanganan perkara dari penyelenggaraan PON.

"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya kita ingin ini menjadi PON yang sukses," ucap Dito.

Baca juga artikel terkait PON atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Hukum
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang