tirto.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, membenarkan timnya mendatangi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, Rabu (11/9/2024) hari ini. Kedatangan tim dari Kemenpora itu terkait dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
Dito menjelaskan Kemenpora, Polri, dan Kejaksaan Agung memang telah tergabung ke dalam satu satgas khusus pendampingan penyelenggaraan PON.
"Kebetulan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres Nomor 24 tahun 2024," kata Dito saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/9/2024).
Dito menjelaskan koordinasi dengan satgas memang setiap saat dilakukan. Namun, bukan berarti Kemenpora membuat laporan penanganan perkara dari penyelenggaraan PON ke-XXI.
"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya kita ingin ini menjadi PON yang sukses," ucap Dito.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk merawat arena olahraga yang dibangun dengan menggunakan APBN untuk keperluan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka PON ke-XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Dirinya menuturkan untuk membangun arena atau venue olahraga demi PON ke XXI, pemerintah menghabiskan anggaran hingga Rp811 miliar.
"Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya bapak-ibu sekalian terutama Pemda provinsi dan kabupaten/kota agar menjaga, merawat dan memanfaatkan venue-venue ini sebagik-baiknya," kata Jokowi saat membukan PON ke XXI di Provinsi Aceh, Senin (9/9/2024).
Peringatan tersebut diberikan karena selama ini Jokowi melihat arena olahraga banyak yang mengalami kerusakan usai pembangunan. Terlebih bangunan arena olahraga yang selama ini dibangun untuk PON telah menghabiskan biaya yang mahal namun tak berlanjut hingga tahap perawatan.
"Saya tidak ingin setelah PON usai, fasilitas yang telah dibangun dengan yang sangat besar tadi Rp 811 miliar menjadi tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini pengalaman dari PON sebelumnya," kata dia.
Dia meminta para pejabat daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota untuk memanfaatkan arena olahraga dengan profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
