Bandung Siap Cegah Timbulan Sampah Akhir Pekan, Ini Strateginya

tirto.id - Penumpukan sampah setiap akhir pekan masih kerap terjadi di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, pemerintah kota berniat menerapkan strategi baru untuk mencegah timbulan sampah itu.

Ia mengaku, penumpukan yang terjadi selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Lantas diperlukan perubahan sistem. Strategi baru tersebut mengatur jadwal pengangkutan dan pengolahan sampah.

“Kita hanya bisa angkut sampai hari Kamis, Jumat Sabtu Minggu kita lakukan pengolahan total,” ujar Farhan berdasarkan keterangan resmi yang diterima Tirto, Jumat (15/5/2026).

Pihaknya juga berencana menambah kapasitas fasilitas pengolahan. Salah satunya melalui pengembangan refuse derived fuel (RDF). Teknologi ini memungkinkan sampah diolah menjadi bahan bakar.

Selain itu, pemkot juga akan menyiapkan unit tambahan pengolahan dan alat pengendali polusi. Namun saat ini masih dalam tahap perhitungan anggaran.

Farhan menjelaskan bakal ada juga dukungan dari TNI dalam pengelolaan sampah. “TNI menjanjikan kapasitas pengolahan RDF sampai 1.000 ton,” jelasnya.

Timbulan Sampah Organik Kota Bandung Capai 40 Persen

Berdasarkan data terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, timbulan sampah harian saat ini mencapai 1.600 hingga 1.700 tonase. Sektor komersial hingga dapur Makan Bergizi Gratis menjadi dua di antara penyumbang timbulan sampah itu.

“Kalau ditambah dengan sampah dari non-masyarakat, artinya sampah dari commercial area itu, kemungkinannya bisa mencapai angka 1.600 sampai 1.700 ton sehari,” ungkap Kepala DLH Kota Bandung, Darto saat dihubungi tirto.id baru-baru ini.

Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah menerbitkan Surat Edaran Tahun 2026 tentang Pengendalian Darurat Persampahan. Edaran itu ditujukan kepada aparat kewilayahan, pengelola kawasan, serta pelaku usaha termasuk hotel, restoran, dan kafe di seluruh wilayah Kota Bandung.

Ia bilang untuk menangani situasi tersebut, pemkot sedang memfokuskan atasi masalah sampah organik. Khususnya dengan mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis kewilayahan sesuai surat edaran.

“Sebelum rencana kebijakan [penutupan open dumping], kami sudah mengambil langkah lebih dahulu dengan meluncurkan [program] Gaslah atau Petugas Pemilah dan Pengolah sampah. Itu benar-benar berbasis kewilayahan," kata Darto.

Ia menambahkan, terlebih volume sampah jenis organik saat ini mencapai 40 persen dari total sampah keseluruhan di Kota Bandung. Jadi sebagai kota pariwisata, pemkot bakal terus menggencarkan penanganan sampah.

“Kami menjaga betul supaya sampah tetap terkendali. Karena ini kota wisata. Warga kita itu sebagian besar dari jasa dan pariwisata, termasuk perdagangan. Kota ini enggak boleh kelihatan kotor, harus dijaga betul,” tambah Darto.

Sementara itu, ia memastikan seluruh program diterapkan mulai dari Kang Pisman, magotitasi, komposting hingga pengadaan RDF. Terlebih saat ini sejumlah mesin RDF sedang rusak.

Menurut Darto hanya satu dari enam unit itu yang masih berjalan secara baik. “5 unitnya itu sedang dalam perbaikan. Dan perbaikan itu dilakukan oleh Kementerian PUPR karena itu masih menjadi kewenangan Kementerian PUPR,” ucapnya.

“Tidak benar bahwa [metode] pembakaran sampah tidak boleh dioperasikan. Yang benar adalah dioperasikan tetapi kembali ke regulasi Permen LHK Nomor 70 Tahun 2018 yaitu pembakarannya terkendali,” tegas Darto.