tirto.id - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana merespons sindiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada partainya.
Menurut William sindiran Anies menunjukkan bahwa ia mengetahui ada pelanggaran besar di kota yang ia pimpin.
"Logikanya seperti ini, maka sebenarnya dia tahu ada pelanggaran besar dan raksasa. Pak Anies kan Gubernur-nya, seharusnya beliau segera menindak pelanggaran besar dan raksasa itu," kata William melalui pesan singkat kepada reporter Tirto pada Jumat (23/8/2019).
"Jadi [sindiran Anies ke PSI] malah membuka aib sendiri. Pak Anies malah berkontradiksi dengan dirinya sendiri lagi," tambah William.
Oleh karena itu, William menegaskan dirinya mendorong Anies merealisasikan rencananya, seperti menindak tegas pencurian air di gedung-gedung sekitar kawasan jalan Sudirman-Thamrin.
William menyatakan hal ini karena, sejak hal itu diwacanakan Anies pada Maret 2018, hingga kini Pemprov DKI belum mengesekusinya.
"Kami dukung," kata William.
Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran saat menanggapi desakan politikus PSI yang meminta Pemprov DKI menghentikan penutupan jalan dan trotoar untuk lokasi berdagang PKL.
Desakan itu muncul karena gugatan uji materi terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum telah dikabulkan Mahkamah Agung. Gugatan itu diajukan 2 politikus PSI, William dan Zico Leonard Djagardo.
Mereka mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal 25 ayat 1 Perda DKI tentang Ketertiban Umum yang mengizinkan Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan jalan sebagai tempat usaha.
Anies semula menyatakan Pemprov DKI masih mencari cara untuk menata agar PKL tak ada lagi di trotoar sebagai tindak lanjut dari perintah MA.
"Kita nanti lihat cara-cara untuk pelaksanaannya. Tapi kita ingin Jakarta menjadi kota yang memberikan kesempatan yang setara bagi semuanya," kata Anies, Kamis kemarin.
Namun, Anies juga menyelipkan sindiran kepada politikus PSI. Menurut dia, seringkali orang hanya memviralkan pelanggaran masyarakat miskin. Sementara pelanggaran kelas atas diabaikan.
"Jadi yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya yang kecil dan miskin. Seringkali kalau pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian," ujar Anies.
Dia mencontohkan, salah satunya terkait pelanggaran soal penggunaan atau penyedotan air tanah yang dilakukan oleh hotel-hotel besar di Jakarta.
"Penyedotan air tanah di [kawasan] Thamrin dan Sudirman tidak ada yang potret viral dan tak ada yang menuntut di MA," ujar dia.
"Yang melanggar karena keserakahan ditindak secara hukum. [Tapi rakyat kecil] Yang melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan [dengan memberi ] solusi untuk kebutuhannya," kata Anies.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
