Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Pemerintah Pusat akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen. Dengan demikian, saham negara akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.
Menurut Bahlil, penambahan saham dilakukan sebagai upaya memperkuat kendali negara atas sumber daya alam.
“Atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo [Subianto], kita menambah 12 persen. Divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah, tapi ini terjadi setelah 2041, tapi produksinya harus jalan sekarang,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Kata Bahlil, langkah ini penting dilakukan untuk menjaga kesinambungan produksi tambang di Papua. Sebab, hasil produksi saat ini merupakan eksplorasi lama. Sementara itu, eksplorasi baru memerlukan waktu panjang.
Bahlil mengatakan, pemerintah tidak ingin kehilangan momentum produksi karena keterlambatan pembicaraan perpanjangan kontrak. Karena itu, proses negosiasi penambahan saham juga diikuti dengan audit total kegiatan operasional Freeport.
“Produksi sekarang yang ada di Freeport itu hasil eksplorasi 2003-2004. Peak produksi kita itu 2035, habis itu turun. Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan dan eksplorasi, kita akan kehilangan waktu,” katanya.
Bahlil menyebutkan, selain menambah saham, pemerintah juga memastikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan Freeport tetap senilai 25 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tarif umum perusahaan lain agar penerimaan negara tetap optimal.
“PPH badannya tetap di 25 persen sekalipun negara sekarang PPH badan turun di bawah 22 persen, tapi dia harus kena di 25 persen. Karena ini kita dorong untuk optimalisasi pendapatan negara dan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua,” ucap Bahlil.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
