Menuju konten utama

APBN Terbatas, Menhut Dorong Creative Financing Taman Nasional

Skema creative financing juga memaksimalkan potensi blended finance hingga perdagangan karbon demi keberlanjutan konservasi dan ekonomi masyarakat.

APBN Terbatas, Menhut Dorong Creative Financing Taman Nasional
Seorang keeper bersama Banteng Jawa (Bos javanicus) di dalam penangkaran di Taman nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (11/10/2023). TN Baluran mendatangkan indukan jantan dari Taman Safari Prigen untuk memperkaya gen banteng Jawa yang saat populasinya sekitar 211 ekor di alam liar. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nz
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong penerapan skema pembiayaan kreatif atau creative financing dalam pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memaksimalkan potensi pembiayaan campuran (blended finance) hingga perdagangan karbon demi keberlanjutan konservasi dan ekonomi masyarakat.

Raja Juli Antoni bilang, pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), teknologi, hingga pendanaan.

“Dari segi SDM kita sangat terbatas, dari segi teknologi perlu improvement, dan dari segi anggaran sendiri kita sangat terbatas,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/04/2026).

Sebagai solusi, pemerintah mendorong penerapan skema blended finance atau pembiayaan campuran yang melibatkan sektor swasta, lembaga donor, dan sumber pendanaan lainnya. Selain itu, peluang pendanaan juga dibuka melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) yang dinilai dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi harus ada creative financing,” ujar Raja Juli.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pendanaan melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) sebagai sumber tambahan bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Raja Juli, langkah ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan taman nasional tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Banyak contoh di luar negeri, ekoturisme justru menjadi profit center dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Lingkungan harus dijaga, tetapi aspek ekonominya juga tidak boleh hilang,” sebut Raja Juli.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap berpegang pada prinsip keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ekonomi.

=========

Dini Puspita Ramadhani berkontribusi dalam tulisan ini.

Baca juga artikel terkait KEHUTANAN atau tulisan lainnya dari Intern tirto

tirto.id - Flash News
Reporter: Intern tirto
Penulis: Intern tirto
Editor: Siti Fatimah