Apakah Ada Demo 2 September di Jakarta?

tirto.id - Di Jakarta, demonstrasi massa direncanakan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan pada Selasa (2/9/2025). Unjuk rasa ini akan dilakukan sebagai bagian dari aksi "Indonesia (C)emas 2025" yang pernah digelar pada Juli lalu.

Semula, unjuk rasa ini hendak digelar BEM SI Kerakyatan pada Senin (1/9), namun ditunda karena alasan kondisi di lapangan yang dinilai tidak kondusif.

Meski begitu, Koordinator Pusat BEM SI Muhammad Ikram menyatakan bahwa unjuk rasa ini akan diundur sehari, sehingga akan dilakukan pada Selasa dan diberi tajuk "Indonesia (C)emas Jilid II 2025".

Sebelumnya, pada 28 Juli lalu, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah melakukan unjuk rasa di Jakarta dengan membawa 11 poin tuntutan.

Tuntutan tersebut menyoroti sejumlah hal, termasuk politisasi penulisan sejarah, minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU bermasalah, transparansi pemerintah, perluasan fasilitas militer di Aceh, izin pertambangan, UU TNI, hingga menolak promosi LGBT.

Berikut 11 poin tuntutan yang dibawa BEM SI dalam aksi "Indonesia (C)emas 2025":

• Menolak politisasi penulisan sejarah Indonesia dan segala bentuk pengaburan fakta yang hanya menguntungkan kepentingan elite.

• Menuntut peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

• Mendesak pemerintah untuk transparan dalam setiap perjanjian bilateral agar tidak merugikan kedaulatan ekonomi nasional.

• Menuntut audit menyeluruh terhadap izin pertambangan dan menindak tegas semua praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan.

• Membatalkan rencana pembangunan lima batalyon baru di Aceh dan menuntut transparansi jumlah pasukan organik sesuai nota kesepahaman (MoU) Helsinki.

• Menolak keras pembangunan pengadilan militer di lingkungan kampus, termasuk di Universitas Riau.

• Mendesak pencabutan Undang-Undang TNI dan menghentikan segala bentuk intimidasi aparat terhadap masyarakat sipil.

• Menuntut kebebasan hukum tanpa syarat bagi mahasiswa yang dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka karena menyuarakan pendapat.

• Menolak promosi LGBT dan mendorong lahirnya regulasi yang selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa.

• Menolak praktik dwifungsi jabatan sipil dan militer yang berpotensi merusak profesionalisme birokrasi negara.

• Mendesak pengesahan segera Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai senjata utama dalam pemberantasan korupsi.

Akan Demo di Jakarta, BEM SI Minta Masyarakat Waspadai Provokasi

Seruan untuk mengantisipasi provokasi disampaikan sejumlah elemen, termasuk oleh Koordinator BEM SI Muzammil Ihsan. Pihaknya meminta masyarakat agar tidak terprovokasi saat menggelar aksi. Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons situasi jalannya demonstrasi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir ini.

"Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua," tuturnya dalam siaran pers resminya seperti dikutip dari Antara, Senin (1/9).

Muzammil menyatakan bahwa masyarakat harus tetap bersatu dan "tidak mudah terprovokasi" ketika melakukan aksi massa. Menurutnya, provokasi yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum dan penjarahan justru dapat mengaburkan substansi dari aspirasi yang dibawa.

"Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri," katanya.

Akan tetapi, meskipun kini banyak provokasi yang terjadi di lapangan, Muzammil menyatakan bahwa BEM SI akan tetap menuntut beberapa hal kepada pemerintah.

Hal-hal yang jadi substansi tuntutan itu, jelasnya, adalah pengesahan RUU Perampasan Aset, pengusutan kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan karena dilindas rantis Brimob, hingga pemangkasan anggaran anggota DPR.

"Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat," katanya.

Ia berharap, aksi massa yang dilakukan baik oleh BEM SI maupun masyarkat luas dapat berjalan kondusif demi terwujudnya tuntutan yang dibawa.

Terkait aksi, masyarakat terutama mahasiswa, bisa terus memantau informasi yang disampaikan oleh pihak yang terpercaya, baik dari aliansi, organisasi, atau BEM kampus masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi ajakan-ajakan atau provokasi melalui informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.