Anggota DPD: Pembentukan Ditjen Pesantren Kewajiban Moral Negara

tirto.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad menyambut baik rencana pembentukan Direktoral Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Ia memandang pembentukan lembaga tersebut menjadi kewajiban moral dan konstitusional negara untuk menghormati sejarah panjang pesantren sebagai benteng moral, intelektual, dan kebangsaan.

“Kita menyambut baik dan mengapresiasi rencana ini dengan tangan terbuka. Tapi sebenarnya, ini bukan hadiah, melainkan pemerintah sedang memenuhi kewajiban moral dan konstitusional. Sebab, pesantren telah lebih dulu hadir sebelum republik ini berdiri,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Gus Hilmy menyebut para ulama, guru bangsa, hingga pejuang kemerdekaan, lahir dari pendidikan pesantren. Akan tetapi, hal itu belum pernah diwujudkan kelembagaannya oleh negara.

“Ini bukan soal birokrasi, ini soal keadilan sejarah. Negara tak boleh lagi memperlakukan pesantren sebagai pelengkap penderita,” ucap Gus Hilmy.

Anggota Komite II DPD RI tersebut menilai negara selama ini telah membiarkan pesantren dibiarkan berjuang sendiri tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Padahal, menurutnya, pesantren tidak bisa disamakan dengan lembaga pendidikan formal lain karena fungsi ganda dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat.

“Dari banyak sisi, pesantren berbeda, kan, sama sekolah formal? Keunikan pesantren terletak pada perpaduan antara pendidikan moral, spiritual, dan sosial yang berjalan seiring dengan penguatan karakter kebangsaan,” jelasnya.

Gus Hilmy menilai pembentukan ditjen ini diperlukan sebagai jalan keluar dari kasus yang terjadi belakangan ini. Kata dia, tujuannya bukan untuk mengintervensi, melainkan memastikan tata kelola, pembinaan, dan pengawasan berjalan baik tanpa menghilangkan kemandirian pesantren.

“Dengan adanya Ditjen Pesantren, pengelolaan akan menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Pesantren akan memiliki mitra strategis di pemerintah yang memahami kultur dan tradisi mereka,” ucap Hilmy.

Gus Hilmy mengatakan keberadaan Ditjen Pesantren juga akan memberikan efek berantai yang positif bagi daerah. Dia mengatakan nantinya pemda-pemda bisa mengambil inisiatif kebijakan berbasis kearifan lokal yang memperkuat peran pesantren di wilayahnya.

“Pesantren harus menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan sekadar urusan pusat. Ini bisa diwujudkan melalui Perda tentang pesantren di seluruh daerah di Indonesia,” papar Gus Hilmy.

Meski demikian, Gus Hilmy mengingatkan agar Ditjen Pesantren tidak terjebak dalam logika administratif semata. Pendekatan kepada pesantren, menurutnya, juga harus dilakukan secara kultural.

“Negara perlu hadir dengan pendekatan kultural, bukan hanya struktural. Pendekatan yang menghargai nilai-nilai khas pesantren seperti keikhlasan, kebersamaan, dan kemandirian,” pungkasnya.