tirto.id - Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2021 sebesar Rp244 miliar. Angka tersebut turun sekitar 29 persen dari anggaran tahun ini yaitu Rp346 miliar.
Meski mengalami penurunan, Kementerian BUMN mengaku akan memaksimalkan penggunananya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk manajemen sebesar Rp158,2 miliar dan pengembangan serta pengawasan sebesar Rp86,6 miliar.
"Memang turun cukup signifikan," kata Menteri BUMN Erick Thohir usai rapat dengan Komisi VI, Selasa (22/9/2020).
Dalam rapat antara pemerintah dengan Komisi VI DPR juga disahkan pagu anggaran untuk empat kementerian lain selama 2021. Di antaranya Kementerian Perindustrian Rp3,18 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp978 miliar, Kementerian Perdagangan Rp3,02 triliun dan BKPM Rp1,08 triliun.
Dalam rapat tersebut, hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Kemudian ada pula, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga hadir secara virtual.
Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir jadi sorotan publik setelah viral video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait masalah internal PT Pertamina. Ada usulan agar Kementerian BUMN dibubarkan hingga masalah utang dan lobi-lobi direksi ke menteri. Polemik tersebut berakhir setelah Erick bertemu dengan Ahok pekan lalu.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
