Indeks Kementerian Bumn

Danantara bakal mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan pelat merah yang bergerak dalam lini bisnis yang sama untuk cegah praktik 'kanibalisme' BUMN.

Kenaikan jumlah tersebut terjadi hanya dalam enam bulan sejak Prabowo memperkenalkan para pimpinan Danantara.

Kewenangan Dony sebagai Kepala BP BUMN lebih luas ketimbang sebgai Plt Menteri BUMN.

Meski memberi masa transisi, implementasi revisi UU BUMN secara tata kelola idealnya dipercepat.

Salah satu perubahan dalam UU ini adalah mengganti aturan terkait perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Melalui perubahan undang-undang, Kementerian BUMN akan dibubarkan dan diubah jadi badan penyelenggara, kapan hal tersebut resmi diberlakukan?

Rini menekankan, ASN nantinya akan ikut berpindah ke badan baru usai adanya perubahan Kementerian BUMN.

Status Bulog dan BUMN Perum lainnya akan ditetukan Peraturan Presiden (Perpres).

Panja RUU BUMN menyetujui 11 poin perubahan, salah satunya perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Dasco melihat kursi direksi Perum Perhutani sampai saat ini masih dibiarkan kosong.

Dasco pastikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan dilebur atau bergabung dengan Danantara.

Hal ini seiring fungsi operasional kementerian tersebut lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara.

Erick Thohir memohon maaf kepada jajaran Kementerian BUMN atas segala kekurangannya selama memimpin.

Dony menyatakan bahwa perjalanan reformasi BUMN masih panjang dan membutuhkan konsistensi untuk menjaga arah yang telah digariskan.

Mekanisme pengawasan BUMN tanpa kementerian dapat diperkuat lewat peran DPR, audit publik, hingga laporan keuangan yang terbuka bagi investor.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyinggung adanya kemungkinan perubahan format kelembagaan Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN seperti kehilangan fungsi usai dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Perombakan ini dilakukan menyusul arahan Kementerian BUMN dan hasil konsultasi dengan Pertamina selaku pemegang saham utama.

Eks Komisaris ASDP dicopot setelah melaporkan risiko akuisisi yang kemudian berujung pada skandal korupsi dengan kerugian negara Rp1,2 triliun.

Pengelolaan BUMN dianggap sudah bergeser sepenuhnya dari yang sebelumnya di bawah kementerian yang dipimpin Erick Thohir.