Prolegnas 2026, Baleg Singgung Kans Kementerian BUMN Dihapus

tirto.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyinggung adanya kemungkinan perubahan format kelembagaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini beriringan dengan RUU BUMN dan RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) sama-sama masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

"Kan, ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kan, ininya [Chief Executive Officer (CEO)] Rosan [Roeslani], Kementerian BUMN-nya mungkin sudah enggak ada, kan," kata Bob Hasan usai pembahasan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026 di Ruang Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Bob mengatakan bisa saja terjadi pergeseran kewenangan. Akan tetapi, dia menyebut bahwa pihak Baleg tengah berfokus pada penyusunan daftar Prolegnas.

“Itu mungkin [terjadi peleburan], terjadinya pergeseran, sehingga terbentuk, kemungkinan seperti itu ya. Kalau saya di sini, kan, Prolegnas, susunan Prolegnas saja,” ucap Bob.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut RUU BUMN dan RUU Danantara pasti memiliki perbedaan sebab berbeda pada prinsip kerjanya.

“Kalau kemarin lembaganya kementerian, besok ini mungkin badan atau apa,” tutur Bob Hasan.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

“Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas 2025 dan penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?,” ujar Bob Hasan dalam rapat.

“Setuju,” dijawab oleh anggota dewan dilanjutkan ketukan palu tanda pengesahan.

Berikut daftar 67 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

6. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana

7. RUU tentang Jabatan Hakim

8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan

10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

11. RUU tentang Pertanian

12. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

13. RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

14. RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

15. RUU tentang Pertekstilan

16. RUU tentang Sandang

17. RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia

18. RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

19. RUU tentang Bank Makanan

20. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

22. RUU tentang Komoditas Strategis

23. RUU tentang Pertekstilan

24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

28. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

29. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

30. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

33. RUU tentang Satu Data Indonesia

34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

35. RUU tentang Transportasi Online

36. RUU tentang Patriot Bond / RUU tentang Surat Berharga

37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)

38. RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG

39. RUU tentang Pelelangan Aset

40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan

42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

47. RUU tentang Komoditas Khas

48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

49. RUU tentang Bank Makanan

50. RUU tentang Hukum Acara Perdata

51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati

58. RUU tentang Penyesuaian terhadap Perjanjian dan Undang-Undang Dasar

59. RUU tentang Pemindahan Ibukota Negara Antarprovinsi

60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

61. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

62. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

64. RUU tentang Badan Usaha

65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

67. RUU tentang Bahasa Daerah