Indeks Baleg Dpr Ri

Dasco mengatakan persetujuan RUU PPRT menjadi undang-undang oleh DPR RI akan menjadi hadiah peringatan Hari Kartini dan Hari Buruh atau May Day.

RUU PPRT akan dibawa ke tingkat II untuk diputuskan menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (21/4/2026) besok.

Dengan adanya korban dari TNI, Indonesia harusnya meningkatkan tekanan terhadap pihak yang dinilai langgar kemanusiaan.

Salah satu poin yang masih dibahas di RUU PPRT adalah mekanisme penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja.

Baleg DPR pun mencabut RUU KUHAP, RUU Danantara, RUU Kejaksaan, dan RUU Patriot Bond/Surat Berharga dalam prolegnas prioritas 2026.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyinggung adanya kemungkinan perubahan format kelembagaan Kementerian BUMN.

Baleg DPR menilai tak ada seseorang yang ingin bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) apabila berpendidikan baik.

Baleg menilai KUHAP akan menjadi pondasi untuk RUU Perampasan Aset.

Sturman memastikan Baleg DPR akan berhati-hati membahas RUU Perampasan Aset agar tidak terjadi tumpang-tindih undang-undang.

Baleg DPR RI belum membahas peraturan terkait royalti di dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.

Komnas HAM juga menilai upah yang diberikan kepada PRT kerap 20-30 persen dari UMP sehingga perlu diatur serta pengaturan uang lembur, THR, maupun bonus.

Meski belum menjadi pembahasan, Puan memastikan DPR akan mendukung pemberantasan korupsi hingga ke akar.

Bob mengaku belum ada pembahasan RUU Perampasan Aset kecuali sudah menetapkan RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah dengan inisiatif dari pemerintah.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengaku, selain akan memperbaiki naskah akademik RUU PPRT, mereka juga akan memperbarui materi RUU PPRT.

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.

Seluruh fraksi partai sepakat menyetujui sejumlah perubahan dalam RUU PPMI atau RUU P2MI tersebut dan akan membawa ke rapat paripurna.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Minerba disahkan untuk dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi UU, Selasa (18/2/2025) besok.

DPR membahas revisi UU Minerba saat masa reses, padahal regulasi ini tidak masuk dalam Prolegnas 2025. Ada apa?

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.

Pernyataan Firman dinilai sebagai bentuk kendangkalan kapasitas Anggota Baleg DPR RI sebagai legislator.