Indeks Baleg Dpr Ri

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyinggung adanya kemungkinan perubahan format kelembagaan Kementerian BUMN.

Baleg DPR menilai tak ada seseorang yang ingin bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) apabila berpendidikan baik.

Baleg menilai KUHAP akan menjadi pondasi untuk RUU Perampasan Aset.

Sturman memastikan Baleg DPR akan berhati-hati membahas RUU Perampasan Aset agar tidak terjadi tumpang-tindih undang-undang.

Baleg DPR RI belum membahas peraturan terkait royalti di dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.

Komnas HAM juga menilai upah yang diberikan kepada PRT kerap 20-30 persen dari UMP sehingga perlu diatur serta pengaturan uang lembur, THR, maupun bonus.

Meski belum menjadi pembahasan, Puan memastikan DPR akan mendukung pemberantasan korupsi hingga ke akar.

Bob mengaku belum ada pembahasan RUU Perampasan Aset kecuali sudah menetapkan RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah dengan inisiatif dari pemerintah.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengaku, selain akan memperbaiki naskah akademik RUU PPRT, mereka juga akan memperbarui materi RUU PPRT.

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.

Seluruh fraksi partai sepakat menyetujui sejumlah perubahan dalam RUU PPMI atau RUU P2MI tersebut dan akan membawa ke rapat paripurna.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Minerba disahkan untuk dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi UU, Selasa (18/2/2025) besok.

DPR membahas revisi UU Minerba saat masa reses, padahal regulasi ini tidak masuk dalam Prolegnas 2025. Ada apa?

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.

Pernyataan Firman dinilai sebagai bentuk kendangkalan kapasitas Anggota Baleg DPR RI sebagai legislator.

Zaenur menilai ada ketakutan dari DPR bahwa beleid ini menjadi bumerang buat mereka sendiri.

PAN ingin agar Baleg DPR RI tidak cari-cari undang-undang atau memasukkan undang-undang titipan di Prolegnas 2024-2029.

Awiek menyebut, upaya partisipasi publik tidak harus dilakukan oleh Baleg DPR RI melainkan bisa fraksi parpol di DPR.

Dasco memperkirakan nomenklatur dan jumlah kementerian akan disampaikan Prabowo pada H-7 pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Status Dewan Pertimbangan Presiden berubah menjadi pejabat negara karena ada perubahan nomenklatur.