Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Baleg Dpr Ri
Indeks Baleg Dpr Ri
Politik
Rabu, 4 Des
Baleg DPR Tunda Rapat dengan PPATK Bahas RUU Perampasan Aset
Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.
News
Jumat, 22 Nov
Gagal Paham Anggota Baleg DPR Hiraukan Usulan Masyarakat Sipil
Pernyataan Firman dinilai sebagai bentuk kendangkalan kapasitas Anggota Baleg DPR RI sebagai legislator.
News
Rabu, 20 Nov
Komitmen Loyo DPR: RUU Perampasan Aset Kembali Jadi Pajangan
Zaenur menilai ada ketakutan dari DPR bahwa beleid ini menjadi bumerang buat mereka sendiri.
Politik
Senin, 28 Okt
PAN Minta Baleg DPR Tidak Jadi Lembaga Fokus RUU Titipan
PAN ingin agar Baleg DPR RI tidak cari-cari undang-undang atau memasukkan undang-undang titipan di Prolegnas 2024-2029.
Politik
Kamis, 19 Sept
Awiek: Partisipasi Publik di RUU Kementerian Dilakukan Parpol
Awiek menyebut, upaya partisipasi publik tidak harus dilakukan oleh Baleg DPR RI melainkan bisa fraksi parpol di DPR.
Politik
Kamis, 12 Sept
Dasco: Prabowo Belum Beres Simulasikan Jumlah Menteri di Kabinet
Dasco memperkirakan nomenklatur dan jumlah kementerian akan disampaikan Prabowo pada H-7 pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Politik
Selasa, 10 Sept
Rapat Baleg Sepakat Tambahkan Frasa RI di Nomenklatur Wantimpres
Status Dewan Pertimbangan Presiden berubah menjadi pejabat negara karena ada perubahan nomenklatur.
Politik
Selasa, 10 Sept
DPR-Pemerintah Sepakat Jabatan Ketua Wantimpres Dibuat Bergilir
Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat ketua Wantimpres akan dijabat secara bergilir tergantung SK presiden.
Politik
Jumat, 23 Agt
Pimpin Rapat Revisi UU Pilkada, Achmad Baidowi Dilaporkan ke MKD
Achmad Baidowi mengaku tidak melakukan pelanggaran etik saat memimpin rapat Baleg terkait revisi UU Pilkada.
Politik
Rabu, 21 Agt
DPR Anulir Putusan MK, Peringatan Garuda Biru Menggema di Medsos
Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Politik
Rabu, 21 Agt
Istana Hormati Dua Putusan MK Soal Pilkada
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.
Politik
Rabu, 21 Agt
Baleg DPR Dinilai Berupaya Langgengkan Dinasti Politik
CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.
Politik
Rabu, 21 Agt
Baleg Sepakat Abaikan Putusan MK soal Syarat Minimal Usia Cakada
Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.
Politik
Rabu, 21 Agt
Mendagri Minta DPR Revisi UU Pilkada Disesuaikan Kondisi Aktual
Pemerintah pusat sepakat agar DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU Pilkada.
Politik
Selasa, 6 Agt
Wihadi Wiyanto Gantikan Supratman Andi dari Kursi Ketua Baleg
Fraksi Gerindra merotasi Supratman Andi Atgas yang kini menduduki kursi Ketua Baleg DPR dengan Wihadi Wiyanto per 1 Agustus 2024.
Politik
Rabu, 29 Mei
Baleg Klaim RUU TNI Tak Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI
Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.
Politik
Rabu, 29 Mei
Baleg soal Revisi Usia Pensiun TNI: Angka Harapan Hidup Tinggi
Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.
Politik
Kamis, 16 Mei
Baleg Sepakat RUU Kementerian Negara jadi Usulan Inisiatif DPR
Supratman mengetuk palu tanda RUU Kementerian Negara disahkan menjadi usulan inisiatif DPR.
Politik
Rabu, 20 Mar
Ketika DPR Ogah-ogahan Pindah ke IKN padahal yang Mengesahkan UU
Kunto membaca DPR ogah-ogahan pindah ke IKN karena tidak ingin menjadi pelaku yang membabat hutan.
Flash news
Senin, 18 Mar
DPR & Pemerintah Sepakat Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada
Pilkada di DKJ nantinya akan sama dengan pilkada-pilkada di daerah lainnya di Indonesia dengan sistem suara terbanyak sehingga hanya satu putaran.
Selanjutnya