Indeks Baleg Dpr Ri

Zaenur menilai ada ketakutan dari DPR bahwa beleid ini menjadi bumerang buat mereka sendiri.

PAN ingin agar Baleg DPR RI tidak cari-cari undang-undang atau memasukkan undang-undang titipan di Prolegnas 2024-2029.

Awiek menyebut, upaya partisipasi publik tidak harus dilakukan oleh Baleg DPR RI melainkan bisa fraksi parpol di DPR.

Dasco memperkirakan nomenklatur dan jumlah kementerian akan disampaikan Prabowo pada H-7 pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Status Dewan Pertimbangan Presiden berubah menjadi pejabat negara karena ada perubahan nomenklatur.

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat ketua Wantimpres akan dijabat secara bergilir tergantung SK presiden.

Achmad Baidowi mengaku tidak melakukan pelanggaran etik saat memimpin rapat Baleg terkait revisi UU Pilkada.

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.

CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.

Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.

Pemerintah pusat sepakat agar DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU Pilkada.

Fraksi Gerindra merotasi Supratman Andi Atgas yang kini menduduki kursi Ketua Baleg DPR dengan Wihadi Wiyanto per 1 Agustus 2024.

Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.

Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.

Supratman mengetuk palu tanda RUU Kementerian Negara disahkan menjadi usulan inisiatif DPR.

Kunto membaca DPR ogah-ogahan pindah ke IKN karena tidak ingin menjadi pelaku yang membabat hutan.

Pilkada di DKJ nantinya akan sama dengan pilkada-pilkada di daerah lainnya di Indonesia dengan sistem suara terbanyak sehingga hanya satu putaran.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan lamanya pembahasan RUU DKJ tergantung dinamika dalam rapat panja.

Sejumlah pihak mengkritik draf RUU DKJ yang mewacanakan gubernur Jakarta ditunjuk presiden, tidak melalui pemilihan langsung.