Indeks Baleg Dpr Ri

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat ketua Wantimpres akan dijabat secara bergilir tergantung SK presiden.

Achmad Baidowi mengaku tidak melakukan pelanggaran etik saat memimpin rapat Baleg terkait revisi UU Pilkada.

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.

CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.

Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.

Pemerintah pusat sepakat agar DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU Pilkada.

Fraksi Gerindra merotasi Supratman Andi Atgas yang kini menduduki kursi Ketua Baleg DPR dengan Wihadi Wiyanto per 1 Agustus 2024.

Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.

Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.

Supratman mengetuk palu tanda RUU Kementerian Negara disahkan menjadi usulan inisiatif DPR.

Kunto membaca DPR ogah-ogahan pindah ke IKN karena tidak ingin menjadi pelaku yang membabat hutan.

Pilkada di DKJ nantinya akan sama dengan pilkada-pilkada di daerah lainnya di Indonesia dengan sistem suara terbanyak sehingga hanya satu putaran.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan lamanya pembahasan RUU DKJ tergantung dinamika dalam rapat panja.

Sejumlah pihak mengkritik draf RUU DKJ yang mewacanakan gubernur Jakarta ditunjuk presiden, tidak melalui pemilihan langsung.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan inisiatif DPR RI.

RUU PPRT sudah mandek selama 19 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR, tapi masih macet di meja pimpinan DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR, M Nurdin mengatakan secara umum muatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sama dengan isi UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Badan Legislasi DPR menyetujui Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 untuk dibawa ke Rapat Paripurna agar disahkan menjadi undang-undang.