Indeks Baleg Dpr Ri

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan inisiatif DPR RI.

RUU PPRT sudah mandek selama 19 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR, tapi masih macet di meja pimpinan DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR, M Nurdin mengatakan secara umum muatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sama dengan isi UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Badan Legislasi DPR menyetujui Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 untuk dibawa ke Rapat Paripurna agar disahkan menjadi undang-undang.

RUU PRT belum juga disampaikan ke Paripurna, kendati sudah disetujui mayoritas Fraksi dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI pada Juli 2020.

Baleg DPR RI, Achmad Baidowi membantah tudingan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan disusun tanpa transparansi.

Taufik menyebut usulan pemerintah untuk membahas revisi UU IKN terjadi secara tiba-tiba, sehingga Nasdem memilih abstain dalam hal itu.

Baleg DPR tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Baleg DPR meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mengevaluasi Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

P2G mengusulkan Pokja Nasional RUU Sisdiknas beranggotakan akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dan dosen.

Baleg DPR akan mempelajari masukan dan kritik publik terhadap RUU Sisdiknas yang diusulkan pemerintah.

Pemerintah ingin mengintegrasikan tiga UU menjadi satu dalam revisi UU Sisdiknas.

Kehadiran RUU KIA dinilai dapat memperkuat komitmen bersama lintas sektor dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Anggota Baleg Supriansa berharap agar pengusul RUU KSDAHE yakni Komisi IV DPR RI dapat memperkuat argumentasi revisi UU tersebut.

Peneliti PSHK menilai revisi UU PPP sangat kentara hanya ingin memuluskan UU Cipta Kerja usai diuji materi di MK.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna pengambilan keputusan Tingkat II RUU PPP.

DPR mengebut pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sepekan lebih atau sebelum reses pada 15 April 2022.

RUU TPKS telah disetujui Baleg DPR untuk dibawa ke paripurna, berikut alasan Fraksi PKS yang menolak RUU ini.

Baleg DPR RI menjelaskan rapat pleno RUU TPKS hari ini ditunda dan akan digelar besok, Rabu (6/4/2022) siang.