Aliansi Gebrak Tak akan Gabung May Day dengan Prabowo di Monas

tirto.id - Koordinator Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Sunarno, menyatakan bahwa pihaknya tak bergabung dalam agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo di Monas, Jakarta pada 1 Mei 2025 mendatang. Menurutnya, Gebrak tidak ingin diklaim oleh seseorang ataupun kelompok manapun karena lahir dari sebuah gerakan independen.

“Menurut kami, tidak ada cukup alasan untuk rakyat yang merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari negara selama ini untuk kemudian berdekatan dan bersatu padu dengan kekuasaan yang menindas, justru rakyat harus membangun persatuan nasional antara rakyat tertindas lainnya demi tercapainya kesejahteraan untuknya,” ujar Sunarno dalam keterangn resminya dikutip pada Senin (28/4/2025).

Sebaliknya, Sunarno menjelaskan, aliansi gerakan buruh bersama rakyat ini akan melakukan aksi yang terpusat di Dukuh Atas mulai pukul 09.00 WIB. Aksi tersebut akan digelar bersama dengan konfederasi serikat buruh, serikat pekerja kampus/universitas, organisasi mahasiswa, serikat petani, serikat/komunitas ojek/transportasi online, organisasi perempuan Indonesia, organisasi lingkungan, organisasi masyarakat adat, organisasi bantuan hukum & HAM, dan jaringan masyarakat sipil lainnya.

“Secara tegas kami sampaikan hentikan intimidasi dan pelarangan aksi unjuk rasa pada May Day di Jakarta tidak boleh ada perlakuan yang berbeda pada aksi momentum May Day 2025 nanti antara yang di dalam Monas maupun di tempat berbeda,” ujarnya lagi.

Sunarno mengatakan bahwa aliansi GEBRAK mengusung beberapa tuntutan dalam demo Hari Buruh mendatang, di antaranya adalah menuntut pencabutan UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, dan meminta kepastian terkait jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh.

“Sahkan RUU PPRT sekarang juga, berikan jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan, dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migran,” jelas Sunarno.

Dia juga meminta agar pemerintah menyudahi penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat dan memberi tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil. Tak hanya itu, Sunarno menyebut pihaknya juga meminta RUU Masyarakat segera disahkan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat di seluruh penjuru negeri.

“Cabut UU TNI, tolak militer masuk kampus, pabrik dan desa, tolak militer campur tangan urusan sipil, kembalikan militer ke barak,” sambung dia.