tirto.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memperkirakan lebih dari 50 ribu buruh bakal menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gelombang kedua. PHK kali ini terjadi akibat dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menetapkan tarif dasar impor baru kepada Indonesia sebesar 32 persen.
"Pascalebaran kita menerima kabar tidak menggembirakan bahkan menghadapi badai PHK gelombang kedua akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif barang yang masuk ke AS," ujar Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).
Said mencatat, sejauh ini sudah ada sekitar 60 ribu buruh yang di PHK dari 50 perusahaan ada di Indonesia pada tahap pertama atau gelombang satu. Data tersebut merupakan akumulasi sejak Januari hingga awal Maret 2025.
"[Gelombang kedua ini] bisa tembus di angka 50 ribu dalam kurun waktu tiga bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. sampai 3 bulan ke depan runtuh itu lebih dari 50 ribu orang akan ter PHK," jelas Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Said Iqbal menerangkan, perhitungan jumlah korban PHK gelombang kedua tersebut sudah berdasarkan kalkulasi dan fakta ada di lapangan. Terlebih, berdasarkan laporan diterima dari serikat pekerja di tingkat perusahaan sejauh ini sudah diajak berunding oleh manajemen atau pimpinan mengenai potensi terjadinya PHK kembali.
"Kemungkinan terjadi PHK, berapa banyak, kapan, dan hak buruh mendapatkan setelah PHK belum disampaikan. Baru disampaikan potensi PHK. Oleh karena itu mereka [pimpinan perusahaan] mengajak berunding," jelas dia.
Sebelum Lebaran, lanjut Said Iqbal, pihaknya juga sudah mendapatkan fakta dan data di lapangan beberapa perusahaan yang sudah oleng. Beberapa perusahaan tersebut bahkan sedang mencari format PHK.
"Maka, dengan adanya kebijakan tarif Donald Trump bisa dipastikan bukan lagi oleng tapi terjerembab, kami sudah dapat data perusahaannya," imbuhnya.
Sayangnya, kata Iqbal, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai antisipasi tarif dari Donald Trump terkait potensi terjadinya PHK tersebut. Pemerintah dalam hal ini hanya membuat pernyataan yang justru bersifat jangka panjang bukan pendek.
"Sudah ada surat dikeluarkan PCO antara lain membangun hubungan mitra dagang, tapi jangka panjang. Misal gabung BRICS dan lain-lain itu jangka panjang. Kedua hilirisasi, itu jangka panjang," pungkasnya.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sebelumnya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memiliki setidaknya tiga langkah dalam merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, dalam keterangannya mengatakan salah satu langkah paling signifikan yang diambil Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Dia menyinggung langkah pemerintah yang mengajukan bergabung BRICS di masa awal pemerintahan.
Prabowo juga memprioritaskan kebijakan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Dia mengungkit keberhasilan kebijakan hilirisasi di sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya melonjak menjadi 34,3 miliar dolar AS pada 2022 dari hanya sebesar 3,7 miliar dolar AS pada 2014.
Selain itu, Noudhy mengatakan Prabowo juga akan memperkuat resiliensi konsumen dalam negeri. Salah satunya dengan memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
