Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan, menyebut penanganan banjir di wilayah Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung bakal dikaji ulang. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kemarin saya kebetulan bertemu dengan staf presiden. Kami juga menyampaikan kepada staf wapres. Kami akan bahas dari mulai tingkat pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten untuk merumuskan hal apa [penanganan efektif],” ungkap Erwan kepada wartawan di Bandung, Kamis (11/12/25).
Ia menilai penanganan banjir di kawasan tersebut yang saat ini dilakukan terbilang sporadis. “Kita terlalu sporadis. Wah di sini banjir, kita buat kolam retensi di sini. Ternyata menyebabkan banjiran di tempat lain,” sambungnya.
Menurutnya, Pemprov Jabar serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mesti memiliki kajian yang lebih jelas terkait mitigasi atau langkah antisipasi di kawasan Dayeuhkolot. Dengan begitu diharapkan, penanganan banjir area itu bisa benar-benar tuntas.
Erwan pun memastikan, relokasi warga di sekitar lokasi banjir bakal dilakukan dalam waktu dekat. “Kalau memang ada yang perlu kami relokasi, ya kami relokasi. Kami beri pemahaman kepada masyarakatnya. Agar tidak terulang lagi [banjir],” ungkapnya.
Erwan menjelaskan bahwa kawasan Dayeuhkolot, khususnya wilayah Bandung Selatan, seringkali dilanda banjir pada musim hujan sejak tahun 1980-an. Anggaran yang digelontorkan untuk masalah bencana tersebut, menurutnya sudah amat besar.
“Sudah berapa triliun, bukan miliaran lagi. Triliunan yang sudah dikeluarkan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun oleh masyarakat yang menyumbang untuk banjir di Bandung Selatan. Jadi harus betul-betul tuntas,” katanya.
Sementara itu Bupati Bandung, Dadang Supriatna, membeberkan angka kerugian di wilayah tersebut akibat banjir yang sempat menerjang beberapa waktu lalu, pada pekan lalu.
“Kalau kerugian saya kira di atas Rp100 miliar ya. Di Dayeuhkolot saja di satu pabrik itu, kurang lebih 1 miliar [kalau banjir], iya kalau banjir. Sementara ada beberapa perusahaan di situ, kalikan sekian hari. Saya yakin bahwa kerugian rata-rata Rp100 miliar,” bebernya usai rapat koordinasi gubernur penanganan banjir wilayah Bandung Raya, baru-baru ini.
Dadang mengungkapkan, sejak tanggal 5 Desember 2025, Pemkab Bandung sudah menetapkan status tanggap darurat. Tercatat curah hujan tinggi awal bulan ini sebabkan belasan kecamatan tergenang banjir.
“Kenapa ditetapkan tanggap darurat? Karena kami butuh anggaran. Anggaran tidak bisa dikeluarkan kalau tidak ada persyaratan itu. Sehingga penanganan ini sangat penting karena kebutuhan yang mendesak, pada aturan Mendagri berdasarkan surat edaran bahwa ini diperbolehkan,” ungkapnya.
“Sehingga ini langsung ditindaklanjuti. Sehingga salah satu contohnya saat ini evakuasi yang tertimbun sampai hari kelima [saat ini hari ketujuh] belum ditemukan. Lalu banjir sudah ada solusi banjir dari gubernur, diantaranya menghentikan dulu perizinan perumahan untuk dievaluasi,” papar Dadang.
Penulis: Amad NZ
Editor: Siti Fatimah
