Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyebutkan Bandung terancam tenggelam. Pernyataan tersebut imbas dari ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan dataran tinggi Bandung Raya yang beralih fungsi menjadi perumahan.
Menurut Dedi, ruang-ruang terbuka hijaunya harus dipertahankan. Dia meminta, izin-izin perumahan yang sedang diproses untuk ditunda terlebih dulu. Pihaknya pun mendesak dilakukannya evaluasi ulang tata ruang Kota Bandung.
“Sehingga tidak memiliki resiko yang tinggi terhadap kepentingan lingkungan ke depan,” tegas Dedi kepada wartawan usai rapat koordinasi gubernur perihal penanganan banjir di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (9/12/2025).
Dedi mengatakan, arahannya berkaitan dengan upaya penanganan banjir yang terjadi di Kota Bandung setiap tahun. “Tidak akan ada arti kalau semua ruang hijau di Bandung, rawa, sawahnya diurukin. Tidak akan ada arti, dimungkinkan Bandung akan tenggelam,” tukasnya.
Dalam rapat koordinasi, Dedi mendapat informasi terkait potensi bencana di Jawa Barat, yakni rawan sesar lembang, bencana banjir, dan longsor. Ancaman itu membayangi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat.
Dedi juga menyoroti kondisi hulu atau daerah resapan air bakal. Dia bakal melakukan penekanan ketika ada rencana pembangunan perumahan di area tersebut.
Ia bilang, mesti ada persyaratan seperti yang terjadi di Perda Kabupaten Bandung, yaitu disiapkan sumur danau kecil untuk menampung air. Pihaknya pun secara serius bakal mengintervensi melalui perubahan kebijakan tata ruang. Pemprov Jabar dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi bersama Menteri ATR/BPN.
“Berikutnya adalah agar PTPN berkoordinasi segera dengan ATR/BPN. Sehingga izin-izin lokasi yang sudah habis ini segera dilakukan percepatan proses administrasi,” ujarnya.
“Tidak melahirkan lahan yang berpotensi untuk diduduki oleh siapa saja. Tetapi konsen kami adalah tanahnya tidak berubah fungsinya. Tetap harus menjadi hutan dan tetap harus menjadi kebun teh. Itu konsen kami,” tegas Dedi.
Ia memastikan hal tersebut bakal dilakukan juga di sejumlah daerah. Di antaranya dataran tinggi wilayah Bogor, Cianjur, dan Garut. Khusus Bandung Barat, ditegaskan, mesti jadi perhatian lebih karena berdampak langsung ke Kota Bandung.
“Itu [sorotan] yang pertama. Yang kedua, kami mengevaluasi perkebunan-perkebunan sayur. Yang menggunakan tanah-tanah yang berlereng, yang beresiko menimbulkan longsor,” sebutnya.
Pada area tersebut, kata Dedi, akan segera diubah menjadi tanaman keras. Tetapi agar para petaninya tidak rugi, para petaninya direkrut menjadi tenaga-tenaga pemerintah. Mereka akan ditugaskan untuk melakukan penanaman tanaman yang memiliki fungsi vegetasi bagi ketahanan lingkungan teh dan kopi.
Perihal mitigasi bencana, Dedi sudah menunjuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab masalah tersebut. Mulai dari membuat rencana kepentingan ekologi hingga menghitung kerugian akibat bencana. Sementara untuk anggaran penanggulangan bencana, ia merinci, Pemprov Jabar bisa menyiapkan dana sampai Rp300 milliar.
“Ya kalau kita Rp200 miliar-Rp300 miliar kami siapin. Kami bisa geser dari anggaran alokasi A, B, C, D. Kami geser lagi ke penanganan bencana. Kan ada yang disebut dengan pergeseran anggaran,” rincinya.
Menanggapi penetapan cuaca ekstrem BMKG, ia memastikan imbauan untuk waspada terus diserukan pemerintah. Selain itu, pihaknya pun terus menormalisasi bantaran sungai.
Hal ini untuk menghindari bencana banjir yang sempat melanda daerah Kabupaten Bandung. Termasuk, kata Dedi, pihaknya akan melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut.
“Sekarang terus kita lakukan. Dan kemudian kami bersepakat nih, Bupati Bandung untuk mereka yang tinggal di sempadan sungai dan di bantaran sungai direlokasi. Baik di daerah Bojongsoang, Dayeuhkolot. Direlokasi. Dan kemudian nanti sungainya diperlebar. Sehingga fungsi untuk menampung airnya lebih besar. Ini langkah-langkah yang dibuat Bupati,” ujar Dedi.
Penulis: Amad NZ
Editor: Siti Fatimah
