Alasan Gubernur Wayan Koster Tolak Pembangunan Kasino di Bali

tirto.id - Gubernur Bali, Wayan Koster, menolak pembangunan kasino di Bali. Koster mengklaim pernah mendapatkan tawaran untuk membangun kasino dengan iming-iming pemasukan bagi Provinsi Bali sebanyak Rp100 triliun. Namun, tawaran fantastis tersebut langsung ditolak karena merusak kebudayaan yang menjadi basis pariwisata Bali.

“Karena itu, Bali ini harus kokoh dan prinsipil. Jangan mudah kena rayu. Bikin inilah, bikin itulah. Kami bertahan saja pada budaya, karena enggak ada saingannya soal budaya. Jangan pula ada pikiran bikin kasino di Bali, berarti kita ikut bersaing dengan negara lain soal kasino,” kata Koster ketika memberikan arahan mengenai Pungutan Wisatawan Asing di Gedung Ksirarnawa, Denpasar, Jumat (15/08/2025).

Koster enggan menyebut identitas pihak yang menawarinya Rp100 triliun untuk membangun kasino di Bali. Dia menyebut, angka tersebut memang menggiurkan. Namun, apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali salah langkah dan memilih meninggalkan basis budaya Bali untuk pariwisata, Koster menilai Bali akan kehilangan lebih dari Rp100 triliun di masa mendatang.

Hal yang sama diungkapkannya ketika ada yang mendorong Bali untuk membangun sirkuit seperti Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Koster melihat, saat ini Bali kekurangan lahan untuk membangun sarana-sarana tersebut.

“Bali cuma ada satu di dunia. Jadi kalau itu enggak ada saingannya. Kami akan terus menangkap peluang yang kaitannya dengan pariwisata berbasis budaya. Di situ saja. Soal budaya ini, sekali kita salah langkah, sangat berbahaya bagi masa depan Bali,” ungkapnya.

Di sisi lain, Koster menyebut pariwisata Bali masih menjadi destinasi pariwisata dunia meskipun diterpa isu sampah, kemacetan, ancaman ketersediaan air bersih, serta keberadaan warga negara asing (WNA) nakal. Dari data yang dimiliki Pemprov Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Bali sepanjang tahun 2025 sudah mencapai angka 4,3 juta. Angka tersebut diperkirakan akan menanjak hingga 7,2 juta di akhir 2025.

“Luar biasa meningkatnya. Karena itulah kita membutuhkan tata kelola yang baik dan mengantisipasi sejumlah isu yang muncul, berkaitan dengan masalah yang menjadi dampak dari pariwisata Bali,” kata politikus PDIP tersebut.