Aktivis Neni Sesalkan Pemprov Jabar Belum Respons Somasi

tirto.id - Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menyayangkan belum adanya klarifikasi atau permohonan maaf secara resmi dari pihak Pemprov Jabar atas penayangan foto dan identitas pribadinya di akun-akun resmi Instagram. Padahal, Neni mengaku telah melayangkan somasi terhadap penayangan tak berizin ini sejak Senin (21/7/2025).

“Sampai detik ini kami belum mendapatkan klarifikasi atau jawaban atas somasi yang disampaikan kepada Pemprov Jabar, kepada Diskominfo dan kami juga meneruskan hal itu kepada DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Neni saat dihubungi Tirto pada Senin (28/7/2025).

Menurut Neni, meskipun unggahan yang menayangkan dirinya telah diturunkan di semua akun, tetapi seharusnya permohonan maaf tetap disampaikan sebagai bagian dari jawaban atas somasi yang dilayangkan.

Neni menjelaskan bahwa dirinya bahkan telah menghubungi Komisi I DPRD Jawa Barat yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Akan tetapi, surat fisik belum diterima hingga dirinya berencana menyerahkan versi digitalnya ke ketua komisi.

Di sisi lain, Neni juga mengkritik pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di sejumlah media yang merespons tanpa adanya tanggapan institusional. Menurutnya, hal ini terkesan seperti ceroboh.

“Waktu itu saya banyak membaca dan menyimak beberapa komentarnya dari Pak Dedi Mulyadi berkaitan dengan somasi yang saya sampaikan, menyampaikan bahwa itu belum, saya tidak tahu namanya, yang pasti itu adalah mbak-mbak yang berkerudung gitu. Saya hanya menyampaikan klarifikasi dan lain sebagainya,” katanya.

“Menurut saya ini jadi blunder ya pada akhirnya karena tidak ada sikap resmi juga yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat,” sambung Neni.

Sejumlah pihak disebut Neni telah menghubunginya untuk memediasi persoalan ini, termasuk guru besar dari kampus di Jawa Barat. Namun, inisiatif itu dinilai membingungkan karena bukan berasal langsung dari Pemprov.

“Jadi, itu sih sebetulnya yang saya sayangkan, kan, sebetulnya, kan bisa mewakili ya misalnya teman-teman Diskominfo mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat atau kemudian sekda itu sendiri bisa mengkontak kan ke nomor-nomor itu [kuasa hukum dan Kesekretariatan DEEP]. Kalau seperti ini kan, melibatkan pihak-pihak ketiga kan pada akhirnya jadi blunder ya,” tutur Neni.

Oleh sebab itu, Neni meminta agar ada iktikad baik yang dilakukan terhadapnya dari Pemprov Jabar. Neni menyebut saat ini ia masih berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Nah untuk sementara waktu memang saya kemarin sudah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sava di Jakarta untuk keberlanjutan proses ini,” tutur Neni.

Sebagai informasi, permasalahan ini bermula dari video yang diunggah Neni pada akun TikTok miliknya. Neni menyampaikan bahaya buzzer terhadap demokrasi serta pengerahannya demi pencitraan pada 5 Mei lalu.

Unggahan itu kemudian didengar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan diunggah ulang oleh akun Instagram resmi Pemprov Jabar. Setelah kejadian itu, Neni mengaku banyak mendapatkan serangan digital bahkan yang mengancam nyawa.

Merespons itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Adi Komar, mengatakan konten yang diunggah Diskominfo tidak bermaksud mempublikasikan identitas seseorang ke publik.

"Tujuannya diseminasi informasi jika memerlukan informasi publik yang diantaranya adalah anggaran dan dokumen dapat dilakukan melalui kanal yang berlaku yaitu PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai aturan perundangan yg berlaku," ujar Adi dalam keterangan tertulis pada Senin (21/7/2025).

Adi menyebut, pihaknya melakukan teknik stich atau mengutip konten sebelumnya yang sesuai dengan konteks, serta informasi yang sifatnya terbuka.

"Diskominfo Jabar melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform [dalam hal ini media sosial] yang dilihat dan dicerna sesuai audiens dan konteks," terangnya.