Masuk tirto.id
tirto.id - Ratusan massa dari Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) menggelar aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, pada Jumat (12/9/2025). Unjuk Rasa menuntut pembatalan Undang-Undang TNI dan mendesak reformasi Kepolisian RI.
Pantauan Tirto, massa mulai berkumpul sekitar pukul 13.30 WIB di depan Pos Polisi Gumaton, Kota Yogyakarta. Aksi kemudian dilanjutkan dengan long march menuju kantor DPRD DIY untuk berorasi, lalu bergerak ke Titik Nol Kilometer sambil membawa mobil komando dan berbagai spanduk.
Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan“Bangun Persatuan Rakyat Melawan Rezim Anti Rakyat” dan “Tarik Militer ke Barak” mendominasi aksi yang diikuti elemen mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut.
Koordinator Umum Aksi, Fajril Ridwan, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat perlawanan rakyat.
“Setelah disahkannya Undang-Undang TNI sebagai legitimasi keterlibatan militer dalam segala lini. Kini semakin leluasa bahkan hingga masuk ke ranah politik dan sipil. Lebih dari cukup bentuk wujud hantu-hantu pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Selain menyoroti perluasan peran militer, Fajril juga menyinggung kondisi ketenagakerjaan nasional.
Ia menyebut, sejak Januari hingga Juni 2025, sebanyak 42.385 buruh telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Fajril juga turut menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga dalam berbagai aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu.
“Penangkapan sepihak dan korban jiwa menjadi bukti bahwa kepolisian belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” imbuhnya.
Adapun dalam aksi tersebut, massa menyuarakan 12 tuntutan utama, di antaranya, Bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan Kepolisian, Lakukan reformasi Kepolisian dan copot Kapolri. Reformasi kebijakan fiskal, Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan PRT.
Selain itu, GNP meminta sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa aturan Omnibus Law, Cabut UUPA dari Prolegnas dan laksanakan reforma agraria, Hapuskan Sultan Ground dan UU Keistimewaan DIY, Cabut UU TNI dan tarik militer dari ranah sipil, Hentikan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua hingga Tolak efisiensi anggaran pendidikan gratis.
Aksi berlangsung kondusif, massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutannya pada pukul 17.00 WIB.
Penulis: Abdul Haris
Editor: Siti Fatimah
